'SBY' Bangga Diberi Penghargaan Bapak Anti Demokrasi

Suara.com - Dalam aksi teatrikal di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014), salah satu peserta berperan sebagai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menerima penghargaan berupa trofi Bapak Anti Demokrasi Indonesia. Trofi warna keemasan tersebut tingginya mencapai sekitar satu meter.

Usai menerima trofi, aktivis yang mengenakan topeng berwajah SBY tersebut menyampaikan terima kasih.

"Saya Susilo Bambang Yudhoyono, 10 tahun menjadi Presiden RI, saya merasa bangga sudah dapat mematikan demokrasi di Indonesia," kata aktivis bernama Sarminus Shanky itu.

Sambil meniru gaya SBY, ia juga menyampaikan kebanggaan dengan dihapuskannya pilkada langsung dan diganti sistem pilkada lewat DPRD.

"Saya berkesempatan bersama seluruh rakyat Indonesia mendukung pilkada tidak langsung, dan dikembalikan melalui DPRD, baik itu bupati, wali kota dan gubernur," katanya.

SBY tiruan itu juga mengapresiasi penghargaan sebagai Bapak Anti Demokrasi Indonesia.

"Saya menerima penghargaan ini, selama saya menjadi pemimpin Indonesia selama 10 tahun," ujar dia.

Selain membawa trofi, demonstran juga membawa keranda. Keranda tersebut ditulisi “demokrasi korban pembunuhan SBY.”

Aksi massa untuk mengungkapkan kekesalan terhadap sikap SBY tersebut berjalan damai.

Selama ini, berbagai kalangan menduga sikap SBY dan Demokrat dalam mendukung pilkada langsung tidak sungguh-sungguh.

Seperti diketahui fraksi partai yang dipimpin SBY malah memilih walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada. Alasannya, opsi ketiga mereka ajukan tidak dipenuhi semuanya oleh fraksi-fraksi DPR.

Aksi walk out tersebut justru membuat fraksi yang menginginkan pilkada langsung dihapus dan diganti pilkada lewat DPRD berpeluang menang. Dan benar, setelah voting, mereka menang. DPR pun mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

Setelah aksi di depan Istana Merdeka, masyarakat yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden tersebut melanjutkan demonstrasi di depan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka ingin memberikan pesan agar PBB tidak memilih SBY menjadi Sekretaris Jenderal karena menurut mereka gagal mempertahankan sistem demokrasi dan mempertahankan kedaulatan rakyat Indonesia.