Polemik UU Pilkada, Alvin Lie: SBY Sangat Memalukan

Suara.com - Anggota Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Alvin Lie mengingatkan bahwa RUU Pilkada? yang sekarang sudah diundangkan DPR, adalah inisiatif pemerintah. Jadi, kata dia, mustahil Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengetahui dan tidak setuju subtansinya.

"Presiden menugaskan Mendagri untuk mewakilinya dalam pembahasan RUU Pilkada. Mustahil SBY tidak tahu dan tidak setuju substansinya," kata Alvin, Rabu (1/10/2014).

Jika tak sepakat dalam tahap mana pun, kata Alvin, sesungguhnya pemerintah dapat menarik kembali usulan RUU. Presiden bisa memerintahkan Mendagri untuk menarik usulan pemerintah.

"Fakta buktikan bahwa SBY tidak pernah perintahkan Mendagri untuk tarik kembali usulan RUU Pilkada. Itu tegaskan bahwa Presiden setuju," kata Alvin.

Menurut Alvin sangat ironis jika sekarang SBY mengklaim tidak setuju substansi UU Pilkada dan berencana menggugat ke MK serta ingin menerbitkan Perppu.

"Kenapa baru sekarang?" kata Alvin.

Alvin masih mempertanyakan alasan SBY mengajukan perubahan RUU Pilkada jika SBY tidak setuju substansinya. "Kenapa tidak memerintahkan Mendagri untuk menarik usulan?" kata dia.

Alvin mengusulkan agar SBY menjelaskan kepada publik tentang alasannya menyetujui pemerintah mengusulkan revisi UU Pilkada dan tidak memerintahkan Mendagri menarik usulan.

"Bagi saya, aksi @SBYudhoyono tolak tandatangani UU Pilkada, gugat ke MK, terbitkan Perppu dan sebagainya, cuma langkah panik atau upaya kelabuhi rakyat," kata Alvin.

Alvin menilai rencana menerbitkan Perppu ?UU Pilkada? adalah kepanikan dan dramatisasi SBY.

"Dia dapat dengan mudah perintahkan Mendagri cabut usulan RUU Pilkada.
Tapi dilakukan," katanya. "Amat memalukan. Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat justru rampas hak rakyat untuk pilih langsung kepala daerahnya."

Alvin meminta kepada SBY agar jangan menganggap rakyat Indonesia bodoh dan mudah dikelabuhi.

"RUU Pilkada tidak akan pernah ada jika tak diusulkan pemerintah dan kau (SBY) restui," kata SBY.

Menurut Alvin, usaha SBY membangun citra sebagai politisi demokratis selama 10 tahun, rusak karena tidak peka terhadap tuntutan rakyat.

"Semuanya dia rusak sendiri dalam tiga pekan jelang lengser," kata Alvin.