Suara.com - Di berbagai kesempatan, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ingin mengembalikan sistem pilkada langsung.
Keseriusan SBY diragukan banyak kalangan, bahkan dianggap sebagai dramatisasi, mengingat dulu SBY menyetujui pemerintah ketika mengajukan revisi UU Pilkada untuk diajukan ke DPR.
Menanggapi sikap SBY, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Suraya, menjelaskan Partai Demokrat sebenarnya dua kali mengalami krisis.
Krisis pertama, kata Suraya, ketika banyak politisi Demokrat yang terkena kasus korupsi. Krisis kedua terjadi ketika mayoritas anggota Fraksi Demokrat memutuskan walk out ketika rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada.
"Hal ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada Partai Demokrat semakin menurun dan citra Partai Demokrat semakin terpuruk," kata Suraya kepada suara.com, Kamis (2/10/2014).
Karena itu, kata Suraya, setelah mengamati reaksi masyarakat Indonesia, SBY tidak ingin citra Demokrat semakin terpuruk.
"Maka ia melakukan manuver-manuver selanjutnya. Dari sisi komunikasi politik, SBY sudah bisa memainkan komunikasi non verbal yang sangat baik," kata Suraya.
Tujuannya dari komunikasi SBY adalah ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Demokrat.
"Misalnya kita bisa melihat mimik kaget dan gusar SBY ketika mendengar perilaku walk out anak buahnya. Seakan-akan itu bukanlah disebabkan karena perintah SBY. Karena itu, semua manuver yang dilakukan SBY diharapkan dapat mengembalikan citra Demokrat di mata masyarakat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi