Suara.com - Di berbagai kesempatan, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ingin mengembalikan sistem pilkada langsung.
Keseriusan SBY diragukan banyak kalangan, bahkan dianggap sebagai dramatisasi, mengingat dulu SBY menyetujui pemerintah ketika mengajukan revisi UU Pilkada untuk diajukan ke DPR.
Menanggapi sikap SBY, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Suraya, menjelaskan Partai Demokrat sebenarnya dua kali mengalami krisis.
Krisis pertama, kata Suraya, ketika banyak politisi Demokrat yang terkena kasus korupsi. Krisis kedua terjadi ketika mayoritas anggota Fraksi Demokrat memutuskan walk out ketika rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada.
"Hal ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada Partai Demokrat semakin menurun dan citra Partai Demokrat semakin terpuruk," kata Suraya kepada suara.com, Kamis (2/10/2014).
Karena itu, kata Suraya, setelah mengamati reaksi masyarakat Indonesia, SBY tidak ingin citra Demokrat semakin terpuruk.
"Maka ia melakukan manuver-manuver selanjutnya. Dari sisi komunikasi politik, SBY sudah bisa memainkan komunikasi non verbal yang sangat baik," kata Suraya.
Tujuannya dari komunikasi SBY adalah ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Demokrat.
"Misalnya kita bisa melihat mimik kaget dan gusar SBY ketika mendengar perilaku walk out anak buahnya. Seakan-akan itu bukanlah disebabkan karena perintah SBY. Karena itu, semua manuver yang dilakukan SBY diharapkan dapat mengembalikan citra Demokrat di mata masyarakat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Ahli Ekonomi UGM di Sidang PTUN: ART Indonesia-AS Bukan Sekadar Soal Tarif
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
-
Gianni Infantino Dilaporkan ke IOC Buntut Kontroversi Penangguhan Kartu Merah Balogun
-
Bank Jambi Dibobol, Dana Rp144,82 Miliar Diduga Dicuci Lewat Kripto
-
Warga Jakbar Siap-siap! Aliran Air PAM Mati 6 Hari Mulai 17 Juli, Ini Daftar Wilayahnya
-
100 Hektare Hutan Mangrove di Rokan Hilir Dirusak, Disulap Jadi Lahan Perkebunan
-
Agung Nugroho Lantik Belasan Pejabat Pemkot Pekanbaru, Ini Nama-namanya
-
Punya 38.600 Pegawai, Menteri PU Bantah Mutasi Terkait Surat Dinas yang Bocor