Suap SKK Migas, Hakim Tipikor Tolak Keberatan Artha Meris

Suara.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa penyuap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Artha Meris Simbolon.

Berkas perkara Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri ini akan dilanjutkan ke agenda pemeriksaan saksi.

"Eksepsi terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak cukup beralasan, haruslah ditolak secara seluruhnya," kata Saiful Arif dalam sidang lanjutan Artha Meris di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Seluruh hakim bulat melihat surat dakwaan jaksa KPK sudah memenuhi ketentuan, sedangkan nota keberatan Artha Meris dinilai tidak beralasan kuat.

Salah satu keberatan Artha yakni terkaitr dengan penyerahan uang kepada Rudi Rubiandini yang terdapat dalam dakwaan jaksa. Hakim melihat uraian jaksa sudah dianggap jelas, sementara sisanya akan masuk dalam materi pemeriksaan perkara.

"Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan persidangan," katanya lagi.

Seperti diketahui, Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon didakwa menyuap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rubi Rubiandini.

Pemberian gratifikasi tersebut dengan maksud agar Rudi bersedia memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Dia memberikan sejumlah uang secara bertahap sebanyak empat kali dalam kurun April hingga Agustus 2013 melalui pelatih golf Rudi Deviardi.

Atas perbuatannya, Artha dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan.atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ia juga dijerat Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 1001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.