Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku terkejut dengan terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Hal itu disampaikan pihak ICW lantaran dinilai tidak pantas karena terkait berbagai macam kasus korupsi.
"Terus terang ini mengejutkan, namun hal tersebut sudah diprediksi bakal terjadi karena setelah Undang-Undang MD3 diresmikan maka itu dimanfaatkan betul oleh Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Koordinator ICW, Emerson Yuntho di kantornya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis(2/10/2014).
Menurutnya, kasus yang melibatkan bendahara Umum Partai Golkar tersebut belum ada kepastian dari pihak kejaksaan.
Dia mengatakan bahwa belum ada surat resmi dari kejaksaan tentang pemberhentian terhadap kasus yang menyeretnya. Dia pun mencurigai kalau sekarang, Setya Novanto masih berstatus tersangka.
"Kita mempersoalkan Setya Novanto karena banyak terlibat kasus korupsi dan sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari kejaksaan apakah perkaranya dihentikan. Jangan-jangan status tersangka masih melekat sampai sekarang, dan saya melihat belum ada SP3 itu," tambahnya.
Setya Novanto diduga terkait beberapa kasus korupsi seperti Cessie Bank Bali, Kasus penyelundupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton, Kasus e-KTP, dan juga Kasus PON Riau.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi