Dikhawatirkan Lari ke Kubu Prabowo, Ini Tanggapan PKB

Suara.com - Di tengah panasnya eskalasi politik di DPR, muncul kekhawatiran internal Koalisi Indonesia Hebat pecah.

Kekhawatiran tersebut muncul lantaran ada beda pandangan antara Presiden terpilih Joko Widodo dan anggota koalisi. Jokowi memiliki pandangan agar semua menteri yang berasal dari partai melepas jabatan struktural di partainya sehingga bisa fokus mengurus negara.

Namun, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak setuju. Ia mengatakan kader partai tetap dapat bekerja dengan baik di pemerintah, walau merangkap jabatan struktural di partai.

Menanggapi bilamana Jokowi tetap kekeuh mempertahankan pandangannya sehingga dikhawatirkan menjadi awal perpecahan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan tidak mau berspekulasi.

"Ya, kita jangan berandai-andai. Nggak sejauh itulah, Pak Jokowi itu kan orangnya akomodatif, memahami pertimbangan, masukan-masukan dari masyarakat," kata Karding kepada suara.com, Jumat (3/10/2014).

Karding menambahkan sesungguhnya hikmah dari keinginan Jokowi adalah agar menteri loyal pada Presiden.

"Sehingga kalau jadi menteri itu anak buah presiden. Nah, bahwa asalnya darimana itu terserah, dari dosen, partai, kelompok, agama tertentu, mewakili agama tertentu. Tapi, ada syaratnya. Syaratnya adalah harus profesional, masalahnya, kan seperti itu," kata Karding.

Namun ia menolak  berbicara lebih lagi. Ia mengatakan masalah tersebut akan dibicarakan oleh Jokowi dan Muhaimin.

"Kalau itu nanti akan dibicarakan oleh Pak Jokowi dan Pak Muhaimin," kata Kadir.

Kekhawatiran Koalisi Indonesia Hebat pecah gara-gara beda pandangan soal posisi menteri dari partai disampaikan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok.

Menurut dia kalau Jokowi tetap ngotot hal itu bisa menjadi masalah serius.

“Kalau Muhaimin Iskandar tidak boleh rangkap ketua umum partai, ini bisa membuat PKB hengkang dan bisa gabung ke Koalisi Merah Putih,” kata Mubarok.

Kabinet Jokowi-JK terdiri dari 34 kementerian. Komposisinya, 18 menteri diambil dari kalangan profesional murni, sedangkan 16 menteri lagi berasal dari profesional partai.