Suara.com - Di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperjuangkan pengembalian sistem pilkada langsung, lewat penerbitan Perppu, anggota koalisi PDI Perjuangan bukannya mendukung, tapi malah menunjukkan sikap pesimistis bahwa upaya tersebut bakal ditolak DPR.
Hal itu dikemukakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Jumat (3/10/2014).
"Niat Pak SBY itu baik. Tapi, mereka sendiri tidak mampu memperjuangkan. Mestinya itu didukung all out (mati-matian). Eh, orangnya Jokowi sendiri sudah pesimistis, 'yah ntar kalah lagi,'" kata Mubarok.
Mubarok menegaskan yang dilakukan Presiden SBY dengan cara menerbitkan Perppu adalah semata-mata untuk menempuh prosedur.
"Filosofi Pak SBY, kan selalu ada pilihan. Jadi kalau orang bilang mustahil, Pak SBY bilang bisa kalau pandai-pandai memperjuangkan," kata Mubarok.
Mengenai alasan anggota koalisi pendukung Jokowi meragukan niat SBY lantaran dulu SBY menyetujui pemerintah ketika mengajukan revisi UU? Mubarok mengatakan itu karena proses politik pada waktu itu yang selalu berubah-ubah.
Mubarok rencana untuk mengubah sistem pilkada itu muncul sejak 2012. Waktu itu, kata Mubarok, ada konsep gubernur dipilih langsung oleh rakyat, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD.
"Terus dibalik, gubernur dipilih DPR dan bupati/wali kota dipilih langsung. Jadi konsep itu berubah-ubah karena banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat," kata Mubarok.
Lalu, kata Mubarok, SBY berpegang pada masukan dari PBNU dan Muhammadiyah yang berpandangan bahwa pilkada langsung lebih banyak mudharot-nya.
"Tapi berbagai dinamika juga diperhatikan. Pak SBY selalu tampung aspirasi,
tapi semua prosedurnya tetap konstitusional. Hasilnya seperti apa, itu soal lain," kata Mubarok.
Bagi SBY, kata Mubarok, diragukan atau dikritik, itu dianggap hal yang lazim. Menurut Mubarok, yang ditunjukkan SBY adalah gaya politik intelektual. "Bagi yang paham, itu hebat. Tapi kalau yang gak paham, bingung," katanya.
Menurut Mubarok, dalam berpolitik, SBY seperti bermain catur. "Yang ngerti (langkah) akan bilang itu betul. Tapi bagi yang tidak tahu, apa sih ini, apa sih itu, pencitraan terus. Itu karena tidak paham.
Lalu, Mubarok membandingkan gaya kepemimpinan di PDI Perjuangan yang kaku. "Sebabnya satu, Bu Mega. Coba Bu Mega pada Agustus 2014 lalu mau datang ke Istana. Pasti cair politiknya," katanya. "PDI Perjuangan belum pintar main catur. Mungkin komandannya terlalu banyak. Apa Bu mega, Apa Jokowi, Apa JK."
Berita Terkait
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Febrie Adriansyah Tak Ditahan
-
Prabowo Pasang Badan untuk Petani, Minta Pengkritik Harga Beras Tanam Padi Sendiri
-
Hotman Paris: Rumah Sentul Milik Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Tapi Isinya Milik Orang Lain
-
Didampingi Hotman Paris, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Lolos dari Penahanan Usai Diperiksa 10 Jam
-
Dosen UGM Diancam Sebar Data Pribadi hingga Dilacak Lewat Google Maps Usai Kritik Menteri PU
-
Hadiri Rakorwil PSI Bengkulu, Kaesang Pangarep: Masa Gajah Kalah dari yang Lain?
-
Balita Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri, Kemen PPPA Usul Asesmen Pengasuhan Sebelum Menikah
-
Terekam CCTV dan Viral di Medsos, Remaja Pengancam Pakai Golok di Citeureup Diringkus Polisi
-
Terima Bos Blueray Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Ogah Ajukan Banding
-
IPC TPK Catat Arus Peti Kemas Tumbuh 7 Persen Sepanjang Semester I 2026