Suara.com - Di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperjuangkan pengembalian sistem pilkada langsung, lewat penerbitan Perppu, anggota koalisi PDI Perjuangan bukannya mendukung, tapi malah menunjukkan sikap pesimistis bahwa upaya tersebut bakal ditolak DPR.
Hal itu dikemukakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Jumat (3/10/2014).
"Niat Pak SBY itu baik. Tapi, mereka sendiri tidak mampu memperjuangkan. Mestinya itu didukung all out (mati-matian). Eh, orangnya Jokowi sendiri sudah pesimistis, 'yah ntar kalah lagi,'" kata Mubarok.
Mubarok menegaskan yang dilakukan Presiden SBY dengan cara menerbitkan Perppu adalah semata-mata untuk menempuh prosedur.
"Filosofi Pak SBY, kan selalu ada pilihan. Jadi kalau orang bilang mustahil, Pak SBY bilang bisa kalau pandai-pandai memperjuangkan," kata Mubarok.
Mengenai alasan anggota koalisi pendukung Jokowi meragukan niat SBY lantaran dulu SBY menyetujui pemerintah ketika mengajukan revisi UU? Mubarok mengatakan itu karena proses politik pada waktu itu yang selalu berubah-ubah.
Mubarok rencana untuk mengubah sistem pilkada itu muncul sejak 2012. Waktu itu, kata Mubarok, ada konsep gubernur dipilih langsung oleh rakyat, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD.
"Terus dibalik, gubernur dipilih DPR dan bupati/wali kota dipilih langsung. Jadi konsep itu berubah-ubah karena banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat," kata Mubarok.
Lalu, kata Mubarok, SBY berpegang pada masukan dari PBNU dan Muhammadiyah yang berpandangan bahwa pilkada langsung lebih banyak mudharot-nya.
"Tapi berbagai dinamika juga diperhatikan. Pak SBY selalu tampung aspirasi,
tapi semua prosedurnya tetap konstitusional. Hasilnya seperti apa, itu soal lain," kata Mubarok.
Bagi SBY, kata Mubarok, diragukan atau dikritik, itu dianggap hal yang lazim. Menurut Mubarok, yang ditunjukkan SBY adalah gaya politik intelektual. "Bagi yang paham, itu hebat. Tapi kalau yang gak paham, bingung," katanya.
Menurut Mubarok, dalam berpolitik, SBY seperti bermain catur. "Yang ngerti (langkah) akan bilang itu betul. Tapi bagi yang tidak tahu, apa sih ini, apa sih itu, pencitraan terus. Itu karena tidak paham.
Lalu, Mubarok membandingkan gaya kepemimpinan di PDI Perjuangan yang kaku. "Sebabnya satu, Bu Mega. Coba Bu Mega pada Agustus 2014 lalu mau datang ke Istana. Pasti cair politiknya," katanya. "PDI Perjuangan belum pintar main catur. Mungkin komandannya terlalu banyak. Apa Bu mega, Apa Jokowi, Apa JK."
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Pelaksanaan SNBP Terbaru
-
Siapa Sebenarnya Pelapor Pandji? Polisi Usut Klaim Atas Nama NU-Muhammadiyah yang Dibantah Pusat
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?
-
Debit Air Berpotensi Naik, Ditpolairud Polda Metro Jaya Sisir Permukiman Warga di Pluit
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal