Suara.com - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, menerangkan pemilihan pimpinan MPR dengan mengajukan nama DPD bertujuan supaya lembaga tinggi ini tidak dinodai dengan prilaku tidak berbudaya dan melanggar norma bangsa yang bermartabat.
"Majelis terhormat seperti itu jangan dinodai lagi dengan prilaku yang juga tidak berbudaya, yang melanggar norma-norma yang dimiliki kita sebagai bangsa yang bermartabat. Jangan sampai persidangan yang ditunggu rakyat Indonesia, persidangan lembaga tinggi negara itu dinodai dengan perilaku yang memalukan, perilaku yang menunjukan ketidakmatangan kita sebagai negarawan," kata Wiranto di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Menteng, Jakarta, Minggu (5/10/2014).
Karenanya, dia berharap ada musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pemilihan Pimpinan MPR.
"Kita akan membangun satu musyawarah mufakat," tegasnya.
Menurutnya, meski aturan dalam tata tertib Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), menerangkan pemilihan Pimpinan DPR dan MPR menggunakan sistem paket, hal itu bisa dikesampingkan asalkan semangat untuk musyawarah untuk mufakat itu terbentuk.
"Kita nggak bicara paket-paket pimpinan, kita bicara semangat (musyawarah-mufakat). Soal itu, kan bisa berkembang," tuturnya.
Seperti diberitakan, Koalisi Jokowi – JK menawarkan kepada Koalisi Merah Putih (KMP) agar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dijadikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis