Lukman Hakim Singgung Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi': Balas dengan Karya, Bukan Represif

Suara.com - Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, memberikan catatan kritis terhadap maraknya aksi pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" oleh aparat di berbagai daerah.

Lukman menegaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap sebuah karya seni seharusnya tidak direspons dengan tindakan represif.

Lukman mengingatkan bahwa tindakan negara yang merugikan hak-hak masyarakat, termasuk melalui kebijakan pembangunan nasional, merupakan bentuk kekerasan yang harus diwaspadai.

“Kekerasan itu yang dilakukan oleh negara contohnya, misalnya, bagaimana sejumlah PSN, proyek strategi nasional, itu jangan sampai menimbulkan kekerasan khususnya pada masyarakat adat,” ujar Lukman usai menghadiri acara Hari Puncak Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia yang digelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Masjid Cut Nyak Dien, Jakarta Pusat, Minggu (24/5/2026).

Secara khusus, ia juiga menyoroti pembatasan kebebasan berekspresi melalui film dokumenter.

Lukman menilai film merupakan medium informasi yang memiliki nilai edukasi bagi publik, sehingga pelarangan pemutaran dinilai tidak mendidik nalar masyarakat.

“Termasuk juga bagaimana tontonan-tontonan yang sebenarnya itu mengedukasi karena memberikan informasi. Tentu semua atau setiap tontonan akan menimbulkan pro kontra,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lukman menawarkan solusi demokratis dalam menyikapi perbedaan konten sebuah karya.

Ia mendorong pihak-pihak yang tidak sepakat dengan isi film tersebut untuk menanggapi dengan argumen intelektual atau karya seni tandingan guna menciptakan dialektika yang sehat.

Baca Juga: Masyarakat Sipil Nobar Film Pesta Babi: Negara Distributor Keadilan, Bukan Mesin Elektoral

“Maka bagi yang tidak bersetuju dengan isi sebuah film, misalnya karya seni, ya silakan disikapi dengan membuat karya seni yang lain. Sehingga kemudian muncul dialektika di tengah-tengah masyarakat dengan cara seperti itu,” tegas Lukman.

Menurutnya, ruang dialog yang terbuka akan membantu masyarakat untuk lebih cerdas dalam memproses informasi sesuai dengan nalar dan realita yang ada.

“Kemudian masyarakat menjadi dididik untuk kemudian menimbang-nimbang mempertimbangkan mana yang sesuai dengan nalar, yang sesuai dengan logika dan realita kehidupan kita,” pungkasnya.