Suara.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani menegaskan Koalisi Indonesia Hebat siap voting bila mekanisme musyawarah mufakat tidak disepakati Koalisi Merah Putih dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR, Selasa (7/10/2014).
"Dan bila voting nanti, dalam rapat gabungan tadi, insya Allah kami siap," kata Puan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan menambahkan saat ini masih ada dua usulan untuk paket pimpinan MPR. Dua usulan itu berasal dari kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
"Ini kan masalahnya ada dua pihak yang ingin memberikan usulan di MPR. Semoga kami masih bisa diberi ruang di MPR," ujar Puan.
Puan meminta Fraksi PPP segera menentukan sikap. Saat ini, kata Puan, PPP masih terbelah, sebagian ke Koalisi Indonesia Hebat, sebagian lagi ke Koalisi Merah Putih.
"Kami berharap dalam waktu dekat sikap PPP bisa diputuskan dan komitmen bersama Koalisi Indonesia Hebat," ujarnya.
Puan mengatakan PDI Perjuangan sudah berkomunikasi secara intensif dengan Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, dan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy. Namun, sejauh ini belum berkomunikasi dengan Suryadharma Ali.
"Terus terang belum ketemu SDA. Tapi (sudah komunikasi dengan) beberapa pimpinan PPP yang menyatakan mereka siap bersama KIH," kata Puan.
Puan mengatakan komunikasi dengan PPP tidak sampai pada pembahasan jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, melainkan hanya sampai tataran paket pimpinan MPR.
"Kami belum bicara hal-hal teknis seperti itu. Kami ini baru bicara pimpinan ruang di MPR. Kami ingin bisa mengusulkan pimpinan di MPR. Insya Allah bisa berjalan dengan baik apa yang dihasilkan di MPR bisa diusung," kata dia.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menyatakan PPP sudah seratus persen bergabung dengan paket pimpinan MPR yang akan diajukan Koalisi Indonesia Hebat. PPP mengusung Hasrul Azwar menjadi wakil ketua MPR.
Berdasarkan komposisi kursi di MPR, kelompok DPD mempunyai jumlah kursi paling banyak, yaitu 132. Kemudian PDI Perjuangan (109), Golkar (91), Gerindra (73), Demokrat (61), PAN (48), PKB (47), PKS (40), PPP (39), Nasdem (36), dan Hanura (16).
Tag
Berita Terkait
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
Ketua MPR Ahmad Muzani Prihatin Ledakan di SMAN 72: Desak Polisi Ungkap Motif
-
Ketua MPR: Tidak Ada Halangan bagi Soeharto untuk Dianugerahi Pemerintah Gelar Pahlawan Nasional
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ketua MPR: Tunggu Keputusan Presiden!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional