Menlu: Kelanjutan Ajang "Bali Democracy Forum" Tergantung Jokowi

Suara.com - Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan keputusan dilanjutkan atau tidaknya ajang tahunan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) di masa yang akan datang merupakan kewenangan dari pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya tidak akan berandai-andai (tentang kelanjutan BDF di masa mendatang), ini sepenuhnya kewenangan presiden baru," kata Marty saat ditemui usai acara Bali Media Forum di Bali, Kamis (9/10/2014).

Pernyataan ini menyusul penolakan sebelas LSM Indonesia yang menolak menghadiri ajang itu dan menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono gagal menegakkan demokrasi.

Mereka yang menolak hadir diantaranya, KontraS, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Marty meyakini forum tersebut semakin banyak diminati oleh berbagai negara, tidak hanya negara di kawasan Asia-Pasifik, tetapi juga di kawasan lainnya.

"Kita tidak bisa melihat sesuatu seperti di bola kristal karena apa yang akan terjadi besok saja kita tidak tahu. Tetapi kenyataannya BDF ini sudah menjadi bagian dari tatanan demokrasi dalam kawasan. Banyak negara yang juga merasakan manfaatnya," ujar dia.

Oleh karena itu, Menlu berharap pemerintahan yang akan datang dapat memilah-milah hal yang baik dan memperbaiki hal yang kurang baik dalam forum demokrasi tahunan tersebut, bila memang akan dilanjutkan.

Sementara itu, mantan Menlu RI Hassan Wirajuda optimistis bahwa pemerintah baru, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, akan melanjutkan penyelenggaraan Forum Demokrasi Bali pada tahun-tahun mendatang.

"Bila anda tanyakan bagaiman nasib BDF kedepan, saya percaya pemerintahan yang baru akan melanjutkan BDF, apalagi secara struktur itu sudah lengkap," kata Hassan.

Forum Demokrasi Bali ketujuh (BDF VII) akan dihadiri oleh 85 negara yang terdiri dari negara peserta dari kawasan Asia-Pasifik dan negara pengamat dari luar kawasan Asia-Pasifik, serta delapan organisasi internasional.

Dalam pertemuan dua hari itu, para pemimpin dan delegasi dari berbagai negara akan membahas beberapa sub tema, salah satunya mengenai tantangan pembangunan politik dan kemajuan sosial ekonomi, terutama negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Selain itu, pertemuan BDF VII itu juga akan membahas upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. (Antara)