Diprotes 11 Ormas, SBY Tetap Buka Forum Demokrasi Bali

Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan membuka Forum Demokrasi Bali (BDF) VII di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/9/2014) pagi.

Acara tahunan yang telah digelar sejak 2008 itu, kali ini, akan dipimpin bersama oleh Presiden Yudhoyono dan Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III.

Dua kepala pemerintahan yang secara rutin menghadiri acara tersebut, yaitu Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, juga hadir dalam BDF terakhir yang akan dibuka Presiden Yudhoyono yang pada 20 Oktober akan mengakhiri jabatannya itu.

BDF yang diprakarsai Presiden Yudhoyono itu merupakan acara tahunan yang telah menjadi bagian dari kalender kegiatan diskursus demokrasi di Asia Pasifik, yang melibatkan wakil-wakil pemerintah di kawasan tersebut.

Sehari menjelang pembukaan, 11 organisasi masyarakat yang diundang hadir di Forum Masyarakat Sipil Bali, rangkaian acara yang terkait Bali Demokrasi Forum, menolak hadir.  Sebelas lembaga tersebut antara lain LBH Jakarta, Walhi, Kontras, Transparansi Internasional Indonesia, Perludem, dan lainnya.

"Banyak kemunduran yang dilakukan negara dalam menjalankan demokrasi. Seperti disahkan UU Pilkada dan tidak ada jaminan ke depan negara memberikan ruang demokratisasi. Forum ini jadi sia-sia," kata Titi dari Perludem.

Terkait kelanjutan forum yang ditujukan sebagai forum untuk meningkatkan kerja sama regional dan internasional demi memajukan demokrasi yang bersifat inklusif dengan pendekatan saling bertukar pengalaman terbaik masing-masing negara dalam proses berdemokrasi itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintahan baru yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Marty, pihaknya tidak ingin berandai-andai mengenai kelanjutan BDF sekalipun ia meyakini forum tersebut semakin banyak diminati oleh berbagai negara, tidak hanya negara di kawasan Asia- Pasifik, tetapi juga di kawasan lainnya.

"Kita tidak bisa melihat sesuatu seperti di bola kristal karena apa yang akan terjadi besok saja kita tidak tahu. Tetapi kenyataannya BDF ini sudah menjadi bagian dari tatanan demokrasi dalam kawasan. Banyak negara yang juga merasakan manfaatnya," ujarnya.

Oleh karena itu, Menlu berharap pemerintahan yang akan datang dapat memilah-milah hal yang baik dan memperbaiki hal yang kurang baik dalam forum demokrasi tahunan tersebut, bila memang akan dilanjutkan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa forum tingkat menteri itu dihadiri setidaknya 75 perwakilan negara-negara sahabat. (Antara)