Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan belum akan memutuskan tawaran Presiden terpilih Joko Widodo untuk bergabung ke pemerintahan. Ketua DPP PPP, Arwani Thomafi mengatakan, PPP baru akan memutuskan tawaran itu dalam Muktamar yang kemungkinan akan dipercepat.
Kata dia, PPP menghargai tawaran tersebut. Namun, sampai saat ini PPP menyatakan masih tergabung dengan Koalisi Merah Putih yang mendukug Prabowo pada pemilu presiden lalu.
“Arah politik PPP ke depan akan ditentukan dalam Muktamar. Nantinya, Mahkamah Partai yang akan memutuskan apakah PPP akan bergabung ke pemeritahan atau tetap bersama Koalisi Merah Putih. Semuanya bisa terjadi,” ujarnya ketika dihubungi suara.com, Jumat (10/10/2014).
Arwani mengatakan, ajakan Jokowi kepada PPP untuk masuk ke pemerintahan dinilai sebagai sebuah niat baik. Ini menunjukkan bahwa PPP masih diberi kepercayaan untuk membantu memberikan yang terbaik untuk bangsa.
“Kami menghargai niat baik tersebut dan kami yakin Jokowi meminta itu dengan tulus. PPP masih dianggap sebagai aset bangsa yang memungkinkan untuk berada di dalam pemerintahan,” jelasnya.
Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo berharap PPP bersedia bergabung ke pemerintahan untuk membantu menjalankan program-program yang dibuat dirinya bersama Jusuf Kalla.
Jokowi juga mengajak Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi pada pemilu presiden lalu mengalami dua kekalahan di parlemen saat pemilihan Ketua DPR dan Ketua MPR. Kekalahan di parlemen itu diyakini bisa mengganggu Jokowi-JK dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil