Suara.com - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Sarwi Chaniago berpendapat usulan penambahan komisi di DPR akan dilihat publik sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan semata.
"Oleh sebab itu, jika tidak ingin dinilai haus kekuasaan harus dapat dibuktikan penambahan komisi berbanding lurus dengan kinerja yang ada," katanya di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Menurut dia, pada satu sisi sah-sah saja jika ada yang ingin mengusulkan penambahan komisi di DPR dengan alasan memaksimalkan kinerja karena ada komisi yang mitranya terlalu banyak.
Namun, yang perlu diperhatikan, apakah ketika komisi sudah dimekarkan kinerja akan benar-benar optimal, ujarnya. Ia mengatakan berkaca dari pengalaman kinerja DPR periode sebelumnya masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Yang perlu diperhatikan adalah fungsi utama DPR itu adalah legislasi atau membuat undang-undang, sementara komisi lebih kepada fungsi pengawasan, kata dia.
Jika ternyata banyak rancangan undang-undang yang tidak selesai akan lebih baik komisi yang ada dimaksimalkan saja.
Ia menambahkan memekarkan komisi yang ada atau tidak keduanya memiliki konsekuensi, dan yang lebih penting dari itu adalah capaian target-target dan produktivitas anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid