Kubu SDA Sayangkan Kehadiran Petinggi Parpol di Muktamar

Suara.com - Kubu Suryadharma Ali menyayangkan kehadiran pejabat negara dan petinggi parpol lain pada pembukaan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-8 versi Romahurmuziy di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10/2014).

Ketua DPP PPP Fernita Darwis kepada pers menyatakan, kehadiran mereka seperti melecehkan aturan perundangan dan aturan yang ada.

Di arena muktamar terlihat petinggi partai anggota Koalisi Indonesia Hebat seperti Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Sekjen PKB Hanif Dhakiri dan Sekjen Partai Nasdem Rio Patrice Capela.

"Kehadiran wakil pemerintah kalau ada kami sangat sayangkan. Begitu juga dengan kehadiran para elit atau tokoh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dalam pembukaan muktamar yang tidak sah tersebut," ujarnya.

Menurut Fernita, masyarakat tahu kalau PPP sedang mengalami konflik internal yang belum selesai. Karena itu dirinya menyayangkan sikap para politisi yang seolah menutup mata dengan hadir dalam acara muktamar versi Romahurmuziy cs.

"Masyarakat umum saja tahu kok PPP sedang mengalami masalah, masak elit politik tidak tahu masalah yang kami hadapi. Muktamar versi Romahurmuziy ilegal, masak mereka hadir dalam acara yang ilegal?," katanya.

Terlebih, menurut Fernita, tokoh politik yang hadir berasal dari partai yang pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami PPP saat ini.

"Ketika mereka terpecah, tentunya mereka tidak ingin ada pihak luar ikut mengintervensi. Mereka seharusnya paham hal ini, tapi sayangnya itu tidak mereka lakukan," katanya.

Sementara itu, ditemui di arena muktamar PPP versi Romahurmuziy cs di Surabaya, Tjahjo Kumolo mengatakan alasan kehadirannya semata-mata karena undangan dari PPP.

Tjahjo pun tidak mau mengomentari mengapa kini PDI Perjuangan sebagai partai calon penguasa, melakukan hal yang sama terhadap PPP seperti yang dialami PDI dan Megawati dulu sebelum partai tersebut berubah nama jadi PDI Perjuangan karena dipecah-belah oleh rezim orde baru.

"Kalau masalah itu saya tidak punya kewenangan mengomentarinya. Masalah PPP adalah masalah internal atau rumah tangga orang lain. Saya datang karena saya diundang. Masak diundang tidak datang?," tegasnya. (Antara)