Pramono Larang PKL Jualan di Trotoar, Penertiban Diminta Permanen

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menata kawasan pedestrian di ibu kota agar terbebas dari gerombolan pedagang kaki lima (PKL).

Pramono tidak ingin penertiban kawasan umum hanya dilakukan secara temporer, seperti saat ada kunjungan pejabat negara atau bersifat seremonial belaka.

Langkah tegas ini diambil merespons tertibnya kawasan Palmerah dari pasar tumpah maupun gerombolan PKL saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan SPPG Polri pada Jumat (13/2/2026) lalu.

Pramono menyatakan bahwa dirinya lebih menginginkan aksi nyata yang berdampak jangka panjang bagi kenyamanan mobilitas warga Jakarta.

"Saya ingin hal yang lebih nyata, dan untuk itu saya akan tertibkan. Pokoknya saya akan tertibkan," tegas politisi PDIP itu.

Sang mantan Sekretaris Kabinet juga menyoroti fungsi trotoar yang sering kali beralih rupa menjadi tempat berniaga secara ilegal.

Ia menekankan bahwa fasilitas pedestrian yang telah dibangun dengan dana besar harus dijaga marwahnya sesuai peruntukan aslinya bagi pejalan kaki.

Pramono secara spesifik melarang adanya aktivitas perdagangan makanan atau lapak apa pun di atas trotoar-trotoar baru yang ada di Jakarta.

"Saya tidak izinkan untuk digunakan jualan cilok ataupun untuk apa ya, yang bukan fungsinya untuk pedestrian," tuturnya.

Baca Juga: Rampung Akhir Bulan, Taman Bendera Pusaka Bakal Alih Fungsi Jadi 'Waduk' Saat Curah Hujan Tinggi

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya masif Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga estetika dan ketertiban tata ruang kota.

Pramono mengingatkan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk membangun dan merawat infrastruktur publik tersebut berasal dari uang rakyat yang sangat besar.

"Untuk membuat dan merawat itu juga biayanya besar," kata dia.