Suara.com - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/10/2014). Namun, kedatangannya saat ini bukan untuk menemui pimpinan KPK, melainkan ingin mengisi acara di kanal televisi milik KPK.
"Saya berkunjung ke KPK untuk acara di Kanal TV KPK dan tidak bertemu pimpinan KPK," kata Yusuf singkat, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/10).
Ketika ditanya soal penelusuran rekam jejak para calon menteri Jokowi, Yusuf mengatakan bahwa hal itu dilakukan pihaknya bersama dengan KPK. Dia juga menjawab dan menjelaskan terkait kabar yang beredar soal rekening Jokowi. Ditegaskannya, Presiden RI yang baru dilantik tersebut tidak memiliki "rekening gendut".
"Urusan penelusuran nama calon menteri kabinet Jokowi, itu sudah dilakukan bersama KPK. Sedangkan Pak Jokowi tidak memiliki 'rekening gendut'," tegasnya.
Seperti diketahui, pada Jumat (17/10) lalu, Jokowi sudah menyerahkan 43 nama calon menteri kepada KPK melalui Ketua Tim Transisi Rini Soemarno, serta Deputi Tim Transisi Bidang APBN dan Legislasi, Hasto Kristiyanto.
Tujuan diserahkannya nama-nama tersebut adalah agar ditelusuri rekam jejaknya oleh KPK bersama dengan PPATK. Hasilnya, dari 43 nama tersebut, belakangan terdapat delapan orang yang mendapat catatan dari KPK, karena terindikasi bermasalah atau terkait dengan kasus korupsi. [Nikolaus Tolen]
Berita Terkait
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
7 Fakta Korupsi Tol Cawang Pluit: Lokasi, Kejanggalan hingga Dipanggilnya Anak Jusuf Hamka
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Uang Pengembalian Khalid Basalamah Berubah Jadi Sitaan Korupsi Kuota Haji? KPK: Nanti Kami Jelaskan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka