Suara.com - Politisi Senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menginginkan, supaya kasus hukum tukang sate, MA, yang ditangkap polisi karena mem bully Presiden Joko Widodo lewat media sosial berjalan profesional.
Namun demikian dia juga sekaligus menyarankan agar Jokowi mau memaafkan dan menemui pelaku langsung.
"Kalau saya boleh menyarankan kalau perlu Pak Jokowi untuk menemuinya, menjenguk. Seperti dulu ada orang yang pernah bikin spanduk yang mencemooh, kan Pak Jokowi temui," kata Hendrawan di DPR, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Kendati demikian, menurutnya penegak hukum tidak usah terlalu over reactive menanggapi kasus hukum ini. Meskipun, peratura perundang-undangan harus tetap dijalankan.
"Kita tidak usah over reactive lah, memang ada peraturan undang-undangan yang mengatur itu, namun jangan over reactive, kalau bahasa Jakarta-nya 'lebay' tidak diperlukan dalam kondisi sekarang," katanya.
Keluarga MA bahkan sudah mewakili untuk meminta maaf mengakui bersedia sembah sujud meminta maaf di hadapan Presiden RI Joko Widodo. Menanggapi ini, Hendrawan menyarankan supaya Presiden Jokowi bisa menemuinya langsung.
"Mungkin tukang sate ini tidak paham isi UU. Mungkin dia sikapnya spontan, siapa tau dibalik itu ada niat baik. Kita kembalikan lagi, saya yakin ini ditempatkan profesional," tambah Hendrawan.
Berita Terkait
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
MBG: Niat Baik Tanpa Kontrol? Tragedi Keracunan Ratusan Siswa di Balik Program Makan Bergizi Gratis
-
Hubungan Darah Dony Oskaria dengan Nagita Slavina, Baru Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO