Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengundang semua ketua partai politik untuk berdialog mengatasi kisruh yang terjadi di DPR RI.
"Ini saran saya untuk mengatasi krisis adanya pimpinan DPR tandingan saat ini," kata Yusril melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Menurut Yusril, munculnya pimpinan DPR RI tandingan telah membuat kisruh tidak saja di DPR RI, tetapi berdampak pada penyelenggaraan negara. Presiden dan DPR RI harus banyak bekerja sama dalam menjalankan mekanisme bernegara.
"Kisruh di DPR RI bisa berdampak luas bagi negara," katanya.
Mantan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan ini menyarankan agar Presiden Joko Widodo turun tangan menggunakan kewibawaannya untuk membantu mengatasi krisis di DPR RI.
Ia menjelaskan, caranya adalah Presiden Joko Widodo mengundang para ketua partai politik yang fraksinya berseberangan di DPR RI, untuk berdialog mencari jalan keluar dari krisis.
"Presiden Joko Widodo agar menggunakan pengaruh dan kewibawaannya untuk mengundang Megawati, Aburizal, Prabowo, SBY dan lain-lain untuk bicara hari hati ke hati," katanya.
Ia menegaskan, jika semua ketua partai ini sudah bicara, bermusyawarah dan menyepakati jalan keluarnya, mereka wajib mengomunikasikannya dengan para fungsionaris partainya yang berada di DPR RI.
"Saya yakin melalui kesepakatan pada tingkat ketua-ketua partai, maka kisruh pembagian pimpinan di DPR RI dapat diatasi," katanya.
Menurut Yusril, kalau para ketua partai sudah kompromi, maka dapat diyakini fungsionaris dari masing-masing partai yang bersebarangan di DPR RI dapat dikendalikan dan ditenteramkan, sehingga krisis di DPR dapat diakhiri.
Tidak ada, kata dia, yang memiliki kewibawaan lebih besar untuk mengundang para ketua partai itu, kecuali presiden.
"Ini ujian besar bagi Jokowi sebagai Presiden bukan sekedar kepala eksekutif, tetapi sebagai Bapak Bangsa di mata rakyat," katanya.
Yusril menegaskan, Presiden harus memiliki kewibawaan dan saat ini menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa dia mampu mengatasi keadaan apa pun juga yang menimpa bangsa ini, termasuk menengahi para politisi yang sedang bertikai memperebutkan jabatan.
"Hal ini harus dilakukan presiden demi kebaikan kita bersama sebagai sebuah bangsa," tutup dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
DPR Ungkap Prabowo Siapkan Perpres Sakti untuk Lindungi Ojek Online
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu