Tiga orang Menteri dalam kabinet kerja Jokowi JK sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri pertama yang merapat ke KPK adalah menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi. Selain Yuddy, ada Menteri Kesehatan, Nila Juwita Moeloek serta Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman.
Namun, menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, baru dua menteri, yakni Menkes dan Mentan yang sudah diberi tanda terima. Hal itu disebabkan lantaran draft Menpan RB yang belum sama dengan KPK.
"Tadi selain Pak Yuddy ada juga Menkes, Bu Nila Moeluk dan juga Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu(5/11/2014).
Meskipun sudah menyerahkan LHKPN dan sudah mendapat tanda terima, data mereka belum dimasukan ke dalam Tambahan Berita Negara (TBN) karena harus diverifikasi terlebih dahulu. Johan mengapresiasi langkah para menteri yang sudah melaporkan harta kekayaannya meskipun baru seminggu bekerja dalam kabinet.
"Dari beberapa menteri yang sudah serahkan LHKPN, belum bisa langsung dimasukin ke dalam Tambahan Berita Negara (TBN), harus diverifikasi dahulu. Tapi kita mengapresiasi kepada mereka yang sudah menyerahkan LHKPN ke KPK," jelas Johan.
Mengingat waktu yang disediakan masih lama, Johan pun berharap agar masyarakat tidak berburuk sangka terhadap para menteri yang belum menyerahkan LHKPN-nya.
"Jangan sampai ada persepsi yang belum melapor dicap sebagai tidak pro pemberantasan korupsi karena ada batasan waktu yang diberikan. Karena kita pahami orang yang lapor, apalagi hartanya banyak. Perlu siapkan dokumennya jadi perlu waktu, KPK beri waktu sampai 3 bulan setelah dilantik," tutupnya.
Berita Terkait
-
KPK Soroti Mahalnya Biaya Politik, Ajukan Lima Rekomendasi Perbaikan Pemilu
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
KPK: Partai Politik Rentan Korupsi, Belum Ada Sistem Keuangan dan Kaderisasi Terintegrasi
-
KPK Bongkar Titik Rawan Korupsi Program MBG, Dari Regulasi Lemah hingga Konflik Kepentingan
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!