Suara.com - Presiden Joko Widodo akan mengusung agenda konektivitas maritim atau tol laut dalam pertemuan puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Cina.
"Maritime connectivity saja, tol lautnya saja. Tol laut hanya merupakan satu komponen dari komponen-kompenen poros maritim," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto di sela-sela rangkaian pertemuan APEC, Minggu (9/11/2014) malam.
Ia mengatakan bahwa saat Indonesia menjadi tuan rumah APEC pada 2013 salah satu proposal Indonesia memang terkait konektivitas. Menurut Seskab, dalam tiga tahun akan dikembangkan 24 pelabuhan, empat di antaranya pada 2015.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintah tengah membahas usulan mempertemukan konsep tol laut Indonesia dengan gagasan jalur sutera abad 21 Cina.
"Kalau gagasan jalur sutera abad 21 Tiongkok kan proyek infrastruktur, pertama jalur darat Trans-Siberia, dari Moskow sampai Shanghai. Kedua, konektivitas maritim dari Afrika sampai Hindia, lompatnya di India, Bangladesh, Myanmar terus masuk ke Selat Malaka atau lewat selatan yang masuk lewat Selat Lombok, Selat Sunda, ...dari situ, terus ke utara masuk ke Laut Cina Selatan," katanya.
Cina, tambah Seskab, memang sudah lama mempunyai program itu yang menghubungkan tata niaga dari Eropa-Asia Tengah-Asia Timur melalui darat dan tata niaga serta jalur energi dari Afrika-Asia Selatan-Asia Timur.
Terkait kondisi di Laut Cina Selatan, ia mengatakan pada prinsipnya pemerintah mendesak negara-negara pihak mematuhi DOC dan COC. Indonesia, kata Seskab, sebagaimana tradisi non-blok akan berada di tengah menjadi porosnya.
"Sebenarnya kita hari ini sudah di tengah, kalau bicara tentang data perdagangan, tata niaga, energi dunia, sebagian besar lewat perairan kita. Hanya saja, selama ini karena kita tidak punya infrastruktur maritim yang memadai, kita jadi wilayah transit, kapal-kapal besar numpang lewat dan mengandalkan hub-nya. Hub Singapura, Jepang, Australia," katanya.
Di masa mendatang, tambah dia, Indonesia harus bisa menjadi pemain utama bukan tempat numpang lewat.
Seskab juga mengatakan dengan adanya konektivitas maritim maka hub-hub yang selama ini ada akan terbantu dan terhindar dari kelebihan kapastitas.
Ia menggarisbawahi kerja sama dengan negara-negara di kawasan seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam hingga ke Tiongkok dan AS. (Antara)
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang