Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba pembatasan peredaran sepeda motor di jalan protokol Ibu Kota pada Desember 2014. Sepeda motor akan dilarang melintas di Jalan Medan Merdeka Barat sampai Jalan MH. Thamrin atau Bundaran Hotel Indonesia.
Pembatasan peredaran sepeda motor tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Jakarta untuk untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Kebijakan ini tentu saja mengundang pro kontra.
Salah satu koordinator komunitas sepeda motor Vivabikers, Asep Ahmad Fauzi, mengatakan komunitasnya tidak menolak, tidak mengiyakan, tapi menuntut. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus betul-betul mempersiapkan segala sesuatu dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.
"Kalau kami mengiyakan begitu saja, kasihan pemotor, kan," kata Asep kepada suara.com, Rabu (12/11/2014).
Asep menyarankan agar pemerintah memprioritaskan ketersediaan fasilitas transportasi publik sebelum mengeluarkan kebijakan pembatasan peredaran sepeda motor. Misalnya, menjamin jumlah angkutan umum, seperti Transjakarta, mampu mengakomodir mobilitas warga.
"Kan permasalahannya ada di hulu. Ciptakan dulu tranportasi massal yang bisa akomodir mobilitas masyarakat. Baru setelah itu adakan pembatasan. Kalau sekarang, Transjakarta belum bisa akomodir, apalagi kalau nanti pembatasan diberlakukan," kata dia.
Setelah transportasi massal bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, kata Asep, pemerintah mesti memperhatikan sejumlah hal lagi terkait dengan pembatasan peredaran sepeda motor di jalan protokol.
Pertama, karena sepeda motor dilarang masuk jalan protokol, pemiliknya harus menitipkan di tempat-tempat parkir dekat jalan protokol dan hal ini akan memicu menjamurnya tempat parkir, belum lagi mahalnya ongkos parkir.
Kedua, terkait dengan ketepatan waktu kedatangan transportasi massal di halte juga harus dipikirkan masak-masak.
Asep menyontohkan selama ini dari Sarinah ke Monas cukup ditempuh sekitar 10 menit dengan menggunakan sepeda motor. Sedangkan kalau menggunakan Transjakarta, bisa hampir satu jam karena keterlambatan kedatangan bus.
"Kan jadi buang-buang waktu kalau transportasinya saja tidak menunjang," kata Asep.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua