Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba pembatasan peredaran sepeda motor di jalan protokol Ibu Kota pada Desember 2014. Sepeda motor akan dilarang melintas di Jalan Medan Merdeka Barat sampai Jalan MH. Thamrin atau Bundaran Hotel Indonesia.
Pembatasan peredaran sepeda motor tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Jakarta untuk untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Kebijakan ini tentu saja mengundang pro kontra.
Salah satu koordinator komunitas sepeda motor Vivabikers, Asep Ahmad Fauzi, mengatakan komunitasnya tidak menolak, tidak mengiyakan, tapi menuntut. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus betul-betul mempersiapkan segala sesuatu dan mempertimbangkan berbagai hal sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.
"Kalau kami mengiyakan begitu saja, kasihan pemotor, kan," kata Asep kepada suara.com, Rabu (12/11/2014).
Asep menyarankan agar pemerintah memprioritaskan ketersediaan fasilitas transportasi publik sebelum mengeluarkan kebijakan pembatasan peredaran sepeda motor. Misalnya, menjamin jumlah angkutan umum, seperti Transjakarta, mampu mengakomodir mobilitas warga.
"Kan permasalahannya ada di hulu. Ciptakan dulu tranportasi massal yang bisa akomodir mobilitas masyarakat. Baru setelah itu adakan pembatasan. Kalau sekarang, Transjakarta belum bisa akomodir, apalagi kalau nanti pembatasan diberlakukan," kata dia.
Setelah transportasi massal bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, kata Asep, pemerintah mesti memperhatikan sejumlah hal lagi terkait dengan pembatasan peredaran sepeda motor di jalan protokol.
Pertama, karena sepeda motor dilarang masuk jalan protokol, pemiliknya harus menitipkan di tempat-tempat parkir dekat jalan protokol dan hal ini akan memicu menjamurnya tempat parkir, belum lagi mahalnya ongkos parkir.
Kedua, terkait dengan ketepatan waktu kedatangan transportasi massal di halte juga harus dipikirkan masak-masak.
Asep menyontohkan selama ini dari Sarinah ke Monas cukup ditempuh sekitar 10 menit dengan menggunakan sepeda motor. Sedangkan kalau menggunakan Transjakarta, bisa hampir satu jam karena keterlambatan kedatangan bus.
"Kan jadi buang-buang waktu kalau transportasinya saja tidak menunjang," kata Asep.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
Terkini
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Ustaz Khalid dan PIHK Lain di Tengah Kisruh Pembagian Kuota Haji
-
Evaluasi Pengentasan & Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Rini: Akselerasi Dukungan PANRB
-
Jerit Orang Tua Korban Daycare Little Aresha: Anak Diikat, Stunting, hingga Dugaan Kekerasan Seksual
-
Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong
-
Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Temukan 14 Orang Saling Terhubung di Sekitar YLBHI
-
Guru Ngaji di Tangerang Cabuli 4 Santriwati Saat Pengajian, Modus Bersihkan Jin
-
Panggil Menaker Yassierli, Prabowo Terima Laporan Capaian Program Magang Nasional
-
Omzet Rp3,5 M, Setoran Parkir Blok M Square ke Kas Jakarta Cuma Rp711 Juta, Ada Apa?
-
Resmi Dilantik Jadi KSP, Dudung Masih Rangkap Jabatan Penasihat Khusus Presiden