Suara.com - Koalisi Merah Putih DPRD Jakarta masih berusaha menunda rencana pelantikan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur Jakarta. Pelantikan diagendakan dilakukan Rabu (18/11/2014).
Hasil rapat mereka tadi yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik (Gerindra), Lulung Lunggana (PPP), dan Triwisaksana (PKS), disepakati untuk melakukan tiga langkah politik.
"Ada tiga langkah politik yang akan dilakukan DPRD, tapi basisnya semuanya menggunakan koridor dan tata tertib, dan kami tidak akan membuat tandingan dan sebagainya," kata Triwisaksana gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2014).
Tiga langkah politik yang akan mereka lakukan, yaitu, pertama mengirimkan surat ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan surat rekomendasi DPRD ke Kemendagri berkaitan dengan usulan agar Ahok dilantik menjadi gubernur.
"Karena kami anggap rapat kemarin itu cacat prosedural dan cacat komitmen, tanpa didahului dari surat Mahkamah Agung," kata Triwisaksana.
Kedua, DPRD akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar menangguhkan penundaan pelantikan Ahok sampai fatwa hukum dari Mahkamah Agung terbit.
Ketiga, DPRD akan konsultasi ke Mahkamah Agung agar mendapatkan kejelasan hukum.
"Agar legitimasi dari pelantikan gubernur lagi lebih kuat lagi dasar hukum apa yang akan digunakan dasar hukum dari Mahkamah Agung," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana