Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menolak menghadiri undangan mengikuti acara pelantikan Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, siang ini, jam 14.00 WIB. Bahkan, mereka menolak proses pelantikan Ahok.
"Insya Allah, kami tidak akan hadir," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik usai rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Ahok akan dilantik secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Senada dengan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung juga tidak mau datang ke acara pelantikan Ahok.
"Saya tidak akan hadir, kerena masih multi tafsir," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
Multi tafsir yang dimaksud Lulung adalah tafsir UU tentang kepala daerah DKI sebagai daerah khusus menggunakan UU Nomor 29 tahun 2007. Sementara DPRD DKI dan pemerintah mengangkat Ahok sebagai gubernur menggunakan UU Nomor 32 tahun 2004.
Seluruh pimpinan DPRD DKI Jakarta, kata Lulung, sudah mendapat undangan untuk menghadiri acara tersebut. Dan mereka tidak mau hadir semua.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana