Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menolak menghadiri undangan mengikuti acara pelantikan Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, siang ini, jam 14.00 WIB. Bahkan, mereka menolak proses pelantikan Ahok.
"Insya Allah, kami tidak akan hadir," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik usai rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Ahok akan dilantik secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Senada dengan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung juga tidak mau datang ke acara pelantikan Ahok.
"Saya tidak akan hadir, kerena masih multi tafsir," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
Multi tafsir yang dimaksud Lulung adalah tafsir UU tentang kepala daerah DKI sebagai daerah khusus menggunakan UU Nomor 29 tahun 2007. Sementara DPRD DKI dan pemerintah mengangkat Ahok sebagai gubernur menggunakan UU Nomor 32 tahun 2004.
Seluruh pimpinan DPRD DKI Jakarta, kata Lulung, sudah mendapat undangan untuk menghadiri acara tersebut. Dan mereka tidak mau hadir semua.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Katib PBNU Tajul Mafakhir ke Gus Yahya: Tak Terima Dicopot? Bawa ke Majelis Tahkim
-
BPJS Kesehatan Ungkap Data Mengejutkan: 454 Puskesmas Belum Memiliki Dokter Umum
-
Penyisiran Ulang Sungai di Bogor, Polisi Temukan Rahang Bawah Diduga Milik Alvaro
-
Pakar Hukum UGM Ingatkan KPK Soal Kasus ASDP: Pastikan Murni Fraud, Bukan Keputusan Bisnis
-
Polisi Jadi 'Beking' Korporasi Perusak Lingkungan, Masyarakat Sipil Desak Reformasi Mendesak
-
Respons Gus Yahya Usai Beredar SE Pencopotan dari Ketum PBNU: Dokumen Ilegal Beredar Lewat WA!
-
Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga
-
PBNU Memanas! Waketum Amin Said: Islah Satu-satunya Jalan, Tak Ada Forum Bisa Copot Gus Yahya
-
Usut Kasus Bupati Ponorogo, KPK Geledah Kantor Swasta di Surabaya
-
Ditempeli Stiker 'Keluarga Miskin', Mensos Sebut Banyak Warga Mengundurkan Diri dari Penerima Bansos