Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menetapkan besaran kenaikan tarif angkutan umum.
"Pemprov DKI harus segera memutuskan tarif kenaikan angkutan umum supaya tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan tarif secara sepihak," kata Kepala BPS DKI Nyoto Widodo di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, belum adanya kepastian tarif kenaikan angkutan umum bukan hanya menimbulkan sejumlah oknum untuk menaikkan tarif secara sepihak, tetapi juga ikut memicu kenaikan harga komoditi lain di pasaran.
"Kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) selalu disusul dengan kenaikan angka inflasi. Dan kenaikan tarif angkutan umum itulah yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya inflasi," ujar Nyoto.
Ia menuturkan hal yang patut dikhawatirkan adalah ketika angka inflasi meningkat, maka daya beli masyarakat, terutama terkait belanja bahan-bahan pokok akan ikut menurun secara otomatis.
"Kalau tarif angkutan umum sudah naik, maka harga kebutuhan lainnya juga pasti ikut naik. Pada saat itulah terjadinya penurunan daya beli masyarakat," tutur Nyoto.
Selain menetapkan besaran tarif kenaikan angkutan umum, pihaknya juga mengimbau agar Pemprov DKI segera melakukan intervensi terhadap harga bahan-bahan pangan di pasar, sehingga roda perekonomian berjalan normal.
"Hal itu dilakukan semata-mata agar roda perekonomian berjalan normal. Harga pangan yang tidak terkendali sebagai dampak dari kenaikan tarif angkutan umum itu bisa sangat merugikan konsumen," ungkap Nyoto.
Ia menambahkan intervensi harga pasar tersebut dapat dilakukan dengan cara menggelar operasi pasar atau kegiatan pasar murah. Disamping itu, Pemprov DKI juga harus menjaga ketersediaan pasokan bahan-bahan pangan supaya tidak terjadi kelangkaan. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian