Pernyataan Tedjo Edhy Politisasi Tingkat Tinggi

Suara.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai permintaan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno kepada Polri agar tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014 merupakan bentuk politisasi tingkat tinggi.

"Ini politisasi tingkat tinggi," kata Siti di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Siti menilai tingkat politisasi terhadap Partai Golkar lebih tinggi dibandingkan yang dilakukan terhadap kasus PPP. Dalam kasus PPP, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly turun tangan dengan menerbitkan surat keputusan terhadap hasil muktamar kubu Romahurmuziy di Surabaya, Jawa Timur.

Seperti diketahui Menteri Tedjo meminta aparat Polri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali karena pemerintah tidak ingin mengambil risiko dengan mempertaruhkan nama baik Indonesia jika terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan acara tersebut seperti yang telah terjadi pada rapat pleno di DPP Partai Golkar, Selasa (25/11/2014), lalu. Dalam rapat pleno waktu itu, terjadi bentrok fisik antara pendukung Aburizal dan Agung Laksono.

Siti menambahkan pernyataan Menteri Tedjo bisa menjadi indikator kemunduran demokrasi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa setelah reformasi 1998, partai politik sudah terpisah dari binaan Menteri Dalam Negeri. Hal yang sudah baik, kata Siti, jangan sampai dirusak kembali dengan cara mendikte partai politik.

"Itu seharusnya jangan menarik jarum jam ke belakang. Jadi setelah 98 mulai terjadi rekonstruksi Mendagri tidak jadi pembinaan politik. Itu semua parpol sendiri," katanya.

Dalam membantu menyelesaikan konflik Golkar, kata Siti, sebaiknya pemerintah berkomunikasi secara baik.

"Kan mestinya bisa ada komunikasi yang lebih elok, elegan kita selesaikan secara adat. Ada karakter bahwa bangsa indonesia punya karakter sejuk, sebelum mengeluarkan statement sejuk," tuturnya.

Siti menyarankan kepada Menteri Tedjo agar berkonsultasi dulu dengan Presiden Jokowi sebelum mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memunculkan kegaduhan.

"Kasihan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan cool jadi harus diikuti oleh menteri lain," kata dia.