Suara.com - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, akan mengevaluasi pelaksanaan gerakan satu hari tanpa kendaraan pribadi dan dinas yang diberlakukan di lingkungan pemerintah daerah.
"Ya kami akan lakukan evaluasi, ada usulan misalnya lebih efektif dilaksanakan di hari Jumat. Ini akan kami kaji lagi, karena melaksanakan di hari Senin, ada banyak kegiatan, itu yang menjadi pertimbangan kami melaksanakannya," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Senin (1/12/2014).
Gerakan satu hari tanpa kendaraan itu melarang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menggunakan kendaraan pribadi maupun dinas selama beraktivitas di hari Senin.
Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor diimbau untuk menggunakan angkutan umum dan sepeda untuk berangkat kerja.
Imbauan itu dilaksanakan sejak Senin (24/11/2014) lalu, termasuk Senin ini yang terus dilaksanakan oleh pegawai di Pemerintah Kota Bogor.
Wali Kota Bogor Bima Arya menggunakan sepeda untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-43 Korpri yang dilaksanakan di GOR Padjajaran. Sementara sejumlah pegawai ada yang menggunakan angkot, sepeda dan juga kendaraan pribadi.
Menurut Bima, kali kedua pelaksanaan gerakan sehari tanpa kendaraan pribadi masih berjalan, walau ada kendala teknis tetapi semangat pegawai Pemerintah Kota Bogor untuk menggiatkan gerakan tersebut cukup terasa.
"Hari pertama pelaksanaan terlihat aktivitas kendaraan terutama di seputaran Balai Kota menjadi sedikit sepi dari hari Senin biasanya. Begitu juga hari ini juga terasa sepi," kata Bima.
Bima mengakui bahwa tidak sepenuhnya pegawai yang menerapkan gerakan yang masih bersifat imbauan tersebut, terbukti masih ada beberapa aparat pemerintahan yang menggunakan kendaraan pribadinya.
"Dari 9.000 pegawai tentu belum semuanya menjalankan, tetapi setiap kali kita mencontohkan hari tanpa kendaraan pribadi, maka kita optimis lama kelamaan budaya naik angkot atau sepeda dapat ditumbuhkan," kata Bima. (Antara)
Berita Terkait
-
Tuntas di 2027! PPPK Paruh Waktu Siap Alih Status, Daerah Dilarang Keras Tambah Pegawai Baru
-
Usai Kericuhan Penurunan Merah Putih, Kapolri Pastikan Aceh Terkendali
-
Dudung Sebut Kericuhan di Aceh Cuma Ulah Oknum: Rakyat Aceh Itu NKRI
-
Maba UI Lempar Pertanyaan Menohok ke Bima Arya: Pilih Pendidikan atau Makan Bergizi Gratis?
-
Wamendagri Dorong Legislator Daerah Jadi Motor Pembangunan Berkeadilan Ekologis
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
AI hingga Microchip, RI-China Buka Jalan Baru Kerja Sama Teknologi
-
Kalimantan Belum Selesai, Karhutla Kini Kepung Papua Tengah: Api Makin Meluas
-
Tampang Maulana Paputungan Ayah Keji Pembunuh Disertai Mutilasi Anak Kandung di Merauke
-
Beli Voucher Game di BRImo Dapat Cashback Saldo 50 Persen
-
Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, HIPMI Dorong Pengusaha Lokal Ikut Menikmati Dampaknya
-
Karhutla Kalimantan Mengganas, Presiden Prabowo Optimistis Bisa Segera Dijinakkan
-
22,69 Juta Pengguna Kripto RI, Tantangan Berikutnya Bikin Mereka Tak Lari ke Platform Asing
-
Bukan Sekadar Hitung Langkah, Galaxy Watch Ultra2 dan Watch9 Bantu Atur Beban Latihan
-
Korban FOMO Merapat! Eksotisnya Wajah Sungai Bogowonto Purworejo Saat Surut
-
Prabowo Tak Main-Main! Bidik 4 Korporasi di Balik Karhutla Kalimantan, Izin Bakal Dicabut