Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua, Frits Ramandey, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak membangun komunikasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah itu. Hal tersebut terutama setelah kelompok itu menewaskan dua anggota Brimob pada Rabu (3/12/2014) lalu.
"Saya berulang kali mengemukakan bahwa orang daerah di Pemkab Puncak punya link ke kelompok itu. Ini sebaiknya bisa dijadikan jalan untuk dialog, mengajak mereka untuk tidak melakukan kekerasan di wilayah itu," kata Frits Ramandey di Kota Jayapura, Sabtu (6/12).
Pernyataan ini disampaikan Frits menyusul telah terjadi tindak kekerasan penembakan disertai pemotongan tubuh dua anggota Brimob. Diketahui, kedua personel Brimob saat itu sedang membantu mengangkat kursi untuk perayaan Natal daerah setempat.
"Saya pikir, pemerintah daerah-lah yang paling bertanggung jawab soal peristiwa itu. Dan saya sekali lagi berkeyakinan bahwa ada orang pemerintah daerah yang punya link untuk berkomunikasi dengan KKB," lanjut Frits.
Soal adanya denda adat berupa uang senilai Rp4 miliar kepada pelaku KKB dan yang ikut membantu melakukan kekerasan (membunuh) di wilayah itu, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Puncak, Willem Wandik, Jumat (5/12) siang, Frits menilai solusinya tak bisa sesederhana itu. Dia berpendapat bahwa yang menjadi persoalannya adalah kelompok itu selalu berpindah tempat atau bergerilya dalam melakukan aksinya.
"Problemnya, mereka (KKB) itu tidak di satu wilayah. Mereka tidak hanya di Puncak. Dalam waktu tertentu, mereka ada di tempat lain, seperti di Mulia, Lanny Jaya, atau di Jayawijaya dan lainnya. Jadi mereka sudah bergerilya ke mana-mana," tuturnya.
"Nah, di sini masyarakat setempat juga harus proaktif membantu pemerintah, bukan malah membela kelompok tersebut. Jika itu terjadi, kan sangat disayangkan. Apalagi sudah ada perjanjian atau 'kesepakatan abadi' (bahwa) tidak ada lagi kekerasan," katanya.
Diketahui, pada Rabu (3/12) pagi, dua anggota Brimob Papua yaitu Aipda Thompson dan Bripda Everson, dilaporkan ditembak mati, lalu dipotong bagian tubuhnya oleh kelompok bersenjata Lhekaka Telenggen dan Tengahmati Telenggen. Kedua Brimob itu disergap, diserang dan ditembak, ketika tengah membantu mengangkat kursi untuk perayaan Natal daerah setempat. [Antara]
Berita Terkait
-
Melangkah di Lembah Baliem: Trekking Menyusuri Keindahan Alam Papua
-
Hadirkan Pemerataan Pembangunan Sampai ke Papua, Soeharto Dinilai Layak Sandang Pahlawan Nasional
-
Politisi PSI Yakin Gibran Adalah 'Jokowi 2.0', Tak Diasingkan di Papua
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Mahasiswa Papua Geram, Viral Video Bongkar Kelakuan Oknum yang Bikin Malu di Perantauan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
Terkini
-
Motif Pelaku Mutilasi Istri Pegawai Pajak Manokwari, Minta Tebusan ke Suami Korban Lewat IG
-
Nekat Mutilasi Istri Pegawai Pajak Demi Judi Online, Pelaku Terancam Hukuman Mati
-
Detik-detik Grandmax Bawa Rp5,2 Miliar Terbakar di Polman, Uang ATM Rp4,6 M Hangus
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Bikin Laporan ke Bareskrim, Bule Rusia Polisikan Dua Akun Medsos Diduga Penyebar Fitnah
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Kembali Terjadi, BGN Janji Benahi Sistem Pengawasan
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji