Berlumur Lumpur ke Pengadilan: Mengapa Masyarakat Adat Malind Menggugat Proyek Jalan PSN di Merauke?

Suara.com - Pada pagi 5 Maret 2026, lima orang Masyarakat Adat Malind berdiri di halaman Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura dengan tubuh berlumur lumpur putih. Lumpur itu mengering di lengan, wajah, dan dada mereka—tanda berkabung yang dibawa dari tanah jauh di selatan Papua.

Simon Petrus Balagaize berdiri berdampingan dengan Sinta Gebze, Liborius Kodai Moiwend, Kanisius Dagil, dan Andreas Mahuse. Kelima orang itu datang dari Merauke untuk menggugat izin kelayakan lingkungan pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer yang dikeluarkan Bupati Merauke.

Pagi itu mereka juga diiringi massa solidaritas dari mahasiswa dan organisasi anak muda di Jayapura. Sejumlah spanduk terbentang: “Stop PSN, Stop Perampasan Hutan Adat,” “Save Indigenous Papuans’ Forests,” dan “Tanah Adat Bukan Tanah Kosong.”

Sebelum memasuki gedung pengadilan, mereka menggelar doa dan ritual adat.

Lumpur putih di tubuh mereka menjadi simbol duka atas hutan yang hilang atas nama pembangunan.

Bagi masyarakat Malind, perkara ini tidak pernah sekadar proyek.

Tanah di Merauke bukan lahan kosong yang bisa diukur dengan peta atau dihitung lewat angka produksi. Di tanah itu mereka lahir, berburu, mencari sagu, dan menanam. Tanah adalah ibu yang memberi makan.

Namun beberapa tahun terakhir, hubungan itu mulai berubah.

Di hutan-hutan Malind, suara burung perlahan digantikan raungan mesin. Alat berat membuka jalan sepanjang 135 kilometer. Pohon-pohon yang dulu berdiri rapat tumbang satu per satu. Hutan yang selama ini menjadi ruang hidup perlahan berubah menjadi jalur proyek.

Baca Juga: Legislator PDIP Dukung Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Papua Pegunungan

Masuk Seperti Pencuri

Sinta Gebze masih mengingat ketika hutan itu pertama kali dibuka.

“Perusahaan masuk tanpa izin seperti pencuri, langsung bongkar hutan dengan ekskavator,” katanya.

Menurutnya, masyarakat sempat mencoba memasang palang adat sebagai tanda bahwa wilayah tersebut memiliki pemilik. Namun upaya itu tidak dihiraukan.

“Kami sudah buat palang, tapi mereka tidak tanggapi. Kami mau bersuara atau tegur, tapi kami panik karena TNI yang kerja saat itu dan mereka bersenjata,” ujarnya.

Bagi warga, perubahan itu berlangsung cepat. Dalam waktu singkat, hutan yang selama ini mereka kenal berubah wajah.