Suara.com - Politisi senior Partai Golkar Anton Lesiangi mengatakan tidak mungkin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan Partai Golkar periode 2014-2019 selama dua kelompok yang berseteru belum mau berdamai.
"Jadi, dia (Kemenkumham) minta supaya dua (kelompok) ini berdamai dulu," kata Anton kepada suara.com, Selasa (9/12/2014).
Seperti diketahui, kelompok Aburizal mempercepat penyelenggaraan Munas tahun ini. Kelompok Agung Laksono yang tadinya menginginkan partainya tetap konsisten gelar Munas tahun 2015, akhirnya melaksanakan Munas tandingan.
Aburizal menyelenggarakan Munas di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, 30 November sampai 4 Desember 2014. Setelah itu, Agung Laksono melaksanakan Munas di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014) malam dan berakhir Senin (8/12/2014) dini hari. Setelah itu, kedua kubu ini sama-sama mendaftarkan kepengurusan masing-masing ke Kemenkumham pada Senin (8/12/2014).
Anton menegaskan kelompok Agung Laksono baru mau berdamai kalau kelompok Aburizal dibubarkan terlebih dahulu.
"Kalau tidak mau bubar, biar begini saja, tidak apa apa. Jalan terus, tanpa keputusan. Nanti kita buktikan di kitab, siapa tabur, siapa tuai. Kita buktikan yang terbaik. Nanti rakyat akan dukung yang terbaik, yaitu kita (kubu Agung Laksono)," kata Anton.
Anton mengatakan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo.
"Kita hormati pemerintah. Pemerintah sekarang ini sudah terima (pendaftaran) dua kelompok. Dia (Kemenkumham) tidak akan putuskan (sebelum ada perdamaian dua kelompok) karena tidak mau cari penyakit," kata Anton.
Ditanya, siapa tokoh yang saat ini memiliki pengaruh kuat untuk menyatukan Golkar kembali? Anton mengatakan, "Tidak ada."
Ketika ditanya apakah mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bisa menjadi penengah? Anton menjawab, "tidak. Saya tahu Pak JK."
Anton mengatakan kelompoknya tidak masalah dengan kondisi seperti sekarang.
"Tidak apa-apa. Kita bisa berada karena dipilih oleh rakyat," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Berburu Kursi Empuk, Trik Pragmatis Golkar 'Anti-Oposisi' Demi Amankan Kekuasaan
-
Bahlil Semprot AMPI: Satu Periode Empat Kali Ganti Sekjen, Pengkaderan 'Enggak Jelas'
-
Bahlil Wajibkan Anggota DPR dari Golkar Ikut TOT: Biar Tahu Mana Kepentingan Partai dan Pribadi
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Golkar Buka Suara Soal Kepala Daerah Marak Kena OTT, Singgung Mahalnya Biaya Politik
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Strategi Mitsubishi Fuso Perkuat Hubungan Konsumen dan Edukasi Perawatan Mesin B50 di GIIAS 2026
-
Solusi Dana PIP Tidak Cair, Ini Informasi Resmi dari Kemendikdasmen
-
OJK Jatuhkan Sanksi Rp91,09 Miliar kepada 104 Pihak di Pasar Modal
-
Ulasan Agent Kim Reactivated: Saat Mantan Agen Rahasia Kembali demi Menyelamatkan Anaknya
-
Isuzu D-Max Tampil Lebih Tangguh dengan Mesin Baru dan Teknologi 4x4 di GIIAS 2026
-
Selamatkan Uang Pajak Rakyat! Prabowo Didesak Segera Pisahkan Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
-
IHSG Menguat ke 6.400? Cek Saham-saham Bluechip yang Diserok Asing Ini
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas
-
Polusi Kendaraan Renggut Satu Nyawa Setiap 12 Menit di Indonesia, Studi Soroti Dampak Seriusnya