Suara.com - Politisi senior Partai Golkar Anton Lesiangi mengatakan tidak mungkin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan Partai Golkar periode 2014-2019 selama dua kelompok yang berseteru belum mau berdamai.
"Jadi, dia (Kemenkumham) minta supaya dua (kelompok) ini berdamai dulu," kata Anton kepada suara.com, Selasa (9/12/2014).
Seperti diketahui, kelompok Aburizal mempercepat penyelenggaraan Munas tahun ini. Kelompok Agung Laksono yang tadinya menginginkan partainya tetap konsisten gelar Munas tahun 2015, akhirnya melaksanakan Munas tandingan.
Aburizal menyelenggarakan Munas di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, 30 November sampai 4 Desember 2014. Setelah itu, Agung Laksono melaksanakan Munas di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014) malam dan berakhir Senin (8/12/2014) dini hari. Setelah itu, kedua kubu ini sama-sama mendaftarkan kepengurusan masing-masing ke Kemenkumham pada Senin (8/12/2014).
Anton menegaskan kelompok Agung Laksono baru mau berdamai kalau kelompok Aburizal dibubarkan terlebih dahulu.
"Kalau tidak mau bubar, biar begini saja, tidak apa apa. Jalan terus, tanpa keputusan. Nanti kita buktikan di kitab, siapa tabur, siapa tuai. Kita buktikan yang terbaik. Nanti rakyat akan dukung yang terbaik, yaitu kita (kubu Agung Laksono)," kata Anton.
Anton mengatakan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo.
"Kita hormati pemerintah. Pemerintah sekarang ini sudah terima (pendaftaran) dua kelompok. Dia (Kemenkumham) tidak akan putuskan (sebelum ada perdamaian dua kelompok) karena tidak mau cari penyakit," kata Anton.
Ditanya, siapa tokoh yang saat ini memiliki pengaruh kuat untuk menyatukan Golkar kembali? Anton mengatakan, "Tidak ada."
Ketika ditanya apakah mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bisa menjadi penengah? Anton menjawab, "tidak. Saya tahu Pak JK."
Anton mengatakan kelompoknya tidak masalah dengan kondisi seperti sekarang.
"Tidak apa-apa. Kita bisa berada karena dipilih oleh rakyat," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Kader Jadi Tersangka KPK, Golkar Tak Mau Gegabah: Tunggu Status Terdakwa Dulu
-
Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
-
Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Ketum Golkar Bahlil: Saya Belum Dapat Info
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana