Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mempunyai daftar PNS yang tidak mendukungnya, bahkan menjelek-jelekkannya melalui kampanye negatif, saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tahun 2012. Saat itu, Ahok maju sebagai Wakil Gubernur dan Joko Widodo menjadi Gubernur.
"Saya punya listnya lengkap PNS atau pejabat mana saja yang rasis atau kampanye negatif. Termasuk Pak Sekretaris Daerah (Saefullah) itu termasuk yang paling tidak dukung kami, kampanye negatif dan sangat mendukung Pak Fauzi Bowo," ujar Ahok di acara talkshow mengenai Strategi Tata Kelola Anggaran Efektif di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Kendati demikian, Ahok mengatakan tidak dendam dengan orang-orang yang dulu menolaknya maju menjadi pemimpin Jakarta. Bahkan, Ahok tetap menghargai dan mendukung kinerja pejabat-pejabat tersebut.
Khusus Saefullah, dulu dia adalah Wali Kota Jakarta Pusat, sekarang diangkat oleh Ahok menjadi Sekretaris Daerah. Ahok mengakui sebelum memilih Saefullah, Ahok sempat berdebat dengan Jokowi ketika itu.
"Pak Jokowi bilang, kalau nanti saya ribut dengan Pak Saefullah apa enggak repot, karena saya di Jakarta minoritas. Saya bilang, saya tidak mau pikirin hal itu, karena Pak Saefullah itu pejabat yang terbaik untuk jadi Sekda, hasil tes dia paling bagus di antara (pejabat) yang lain," ujar Ahok.
Ahok memilih tetap fokus membangun Jakarta Baru bersama-sama ketimbang memikirkan masa lalu.
"Orang dari suku dan agama apapun selama hasil tesnya baik dan kinerjanya baik, dialah yang berhak menduduki posisi tertentu. Tiga sampai bulan kinerjanya tidak baik, tinggal dipecat, ini namanya prinsip," kata Ahok.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka