DPP Golkar Versi Munas Jakarta Tutup Peluang Islah

Suara.com - Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta Leo Nababan menyebut tidak akan menempuh jalur islah antara Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta yang dipimpin Agung Laksono dengan Golkar versi Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical).

"Islah tidak mungkin, tidak bisa terjadi lagi," kata Leo dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Hal itu dikatakan Leo menanggapi hasil pertemuan antara Ketua Harian Golkar versi Munas Bali, MS Hidayat dengan Sekretaris Jenderal Golkar versi Munas Jakarta, Zainuddin Amali dan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta, Yorrys Raweyai.

Leo mengatakan, ketidakmungkinan islah antara dua kubu karena ada beberapa hal. Pertama, karena Munas Jakarta dijalankan sesuai doktrin Golkar. Yaitu, sesuai dengan sejarah Golkar yang dibentuk TNI AD dan ormas pendiri, dan Golkar selalu harus mendukung pemerintah yang sah.

"Maka kami mendukung Jokowi-JK. Apalagi Pak JK mantan ketum kami," kata Leo.

Kemudian, sambung Leo, adanya perbedaan yang prinsipil dan substantif. Salah satunya tentang Pilkada langsung dan tidak langsung. Bahkan, Golkar versi Jakarta mengubah Tagline golkar menjadi 'suara rakyat suara Golkar' yang tadinya 'suara Golkar suara rakyat'.

"Karena itu, upaya MS Hidayat kemarin saya rasa sia-sia karena prinsip yang berbeda," tegasnya.

Dia juga menyinggung soal pelaksanaan Munas kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang dilakukan di Bali. Menurutnya, Munas di Bali ini adalah Munas ilegal. Dia pun berharap, Kementerian Hukum dan HAM tidak melegalkannya dan memutuskan hasil Munas di Jakarta sebagai yang sah.

"Munas Jakarta adalah yang taat azas, Munas yang di Bali itu ilegal," kata Leo.