Suara.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menantang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) besar.
Kepala Biro Riset KontraS Puri Kencana Putri menilai, Presiden Jokowi sampai saat ini belum pernah mendatangi Kantor Badan Intelejen Negara (BIN). Padahal menurut dia di kantor itu tersimpan banyak data terkait orang-orang yang tersandung masalah HAM.
"Jokowi harus melakukan blusukan ke kantor BIN, dia harus membuka ruang reformasi terhadap kasus penegakan HAM," ucapnya usai diskusi bertemakan "HAM hari ini siapa yang bertanggung jawab di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/12/2014).
Puri menilai, Jokowi telah memberikan perlakuan khusus kepada para pelanggar HAM. Salah satunya adalah kepada mantan Kepala BIN AM. Hendropriyono, yang diketahui sempat menjadi penasehat pada saat pemilihan presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu, meski kerap dikait-kaitkan terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Ketika Munir dibunuh tahun 2004, Hendropriyono menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
"Harusnya (Presiden) Jokowi mendengarkan nasihat-nasihat dari laporan tersebut," kata dia.
Dia menambahkan, seharusnya Indonesia berani menegakan kasus HAM seperti yang dilakukan oleh Senat Amerika Serikat. Seperti diketahui, senat AS telah membongkar kasus penyiksaan yang dilakukan Central Intelligence Agency (CIA) terhadap para tahanannya.
"Semestinya Jokowi juga melakukan datang ke BIN, untuk mencari data-data kasus pelanggaran HAM," jelas Puri.
Sebagi informasi, terpidana kasus pembunuhan Munir yang merupakan Pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto telah divonis oleh pengadilan dalam kasus pembunuhan Munir. Namun, ia menerima pembebasan bersyarat sejak Jumat, 28 November 2014 lalu setelah menjalani dua per tiga massa hukuman.
Pollycarpus telah menghirup udara bebas. Ia mendapat surat pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah menjalani hidup terkungkung selama lima tahun lebih di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.
Berita Terkait
-
Dua 'Titipan' Jokowi Kena OTT KPK: Intip Mewahnya Koleksi Kendaraan Bupati Pati dan Walkot Madiun
-
Pecah Kongsi! Rustam Effendi Kecewa Eggi Sudjana Sebut Jokowi Orang Baik Usai Kasus Dihentikan
-
Rustam Effendi Sebut Eggi Sudjana Musuh dalam Selimut, di TPUA Dia Duri dalam Daging!
-
Jejak Digital Berbisa! Adian PDIP Unggah Pesan Jokowi untuk Bupati Pati yang Kini Ditangkap KPK
-
Habiburokhman Tanggapi SP3 Kasus Ijazah Jokowi yang Libatkan Eggy Sudjana
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo