Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berjanji memberikan perlindungan ekstra kepada para pahlawan devisa atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Tenaga kerja Indonesia seperti apa yang disampaikan KPK, saya lebih dari sekadar setuju. TKI minimal sama, bahkan perlindungan lebih besar karena risiko lebih besar karena di negara lain, hukum dan budaya yang beda," kata Hanif di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2014).
Lebih jauh, menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan sudah siap menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Ia menambahkan sistem tersebut bisa mencegah penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang.
Ia sudah siap mengikuti semangat KPK.
"Sejak menjabat, pada dasarnya kami gelorakan perubahan tata kelola yang jadi tugas dan fungsi yang transparan agar manfaatnya semakin nyata. Kami berbagi komitmen yang sama transparan, akuntabel, dan bersih. Ini bisa menguatkan sistem agar kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan kewenangan terutama di Kemenaker," katanya.
"Sejak awal komitmen dorong pencegahan korupsi ini dengan sistem yang baik, transparan, dan mudah-mudahan dapat terwujud," Hanif menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!