Suara.com - Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menantang DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta untuk saling membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pada penyelenggaraan Munas di Pengadilan.
"Saat ini bukan waktunya lagi untuk saling menggertak dan menuding siapa yang sah dan siapa yang tidak sah," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat, (19/12/2014).
Menurut Bambang, soal Munas mana yang sah dan diakui atau tidak, biarlah Pengadilan nanti yang menilai dan memutuskan.
Karena itu, kata dia, saat ini hal penting yang dibutuhkan kedua kubu Partai Golkar adalah saling menahan diri dan masing-masing mempersiapkan dokumen-dokumen untuk dibuktikan keabsahannya di Pengadilan.
"Kalau dalam istilah perang, saat ini sebaiknya melakukan gencatan senjata untuk mencari penyelesaian damai, bukannya angkat senjata," katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini melihat, perselisihan di tubuh Partai Golkar sudah semakin kontraproduktif dan jauh dari substansi.
Hal ini, kata dia, jika tidak segera diantisipasi maka bisa menjadi sangat buruk bagi masa depan partai.
"Dalam pandangan saya, jalan terbaik yang perlu dilakukan kedua belah pihak saat ini adalah mempersiapkan diri dengan bukti-bukti hukum otentik untuk di buka di Pengadilan," katanya.
Ia menjelaskan, bukti-bukti itu antara lain keabsahan surat mandat dan dukungan dari seluruh DPD I dan DPD II di seluruh Indonesia, daftar hadir peserta Munas, notulensi, rekaman, serta proses tahapan penyelengaraaan Munas sebagaimana diatur dalam AD/ART partai, seperti laporan rapat pleno, rapat konsultasi nasional hingga Rapimnas yang dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD se-Indonesia.
Menurut Bambang, saat ini bukan waktunya lagi saling gertak dan saling ancam, karena hal itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar.
"Sejak dulu Partai Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan, dan selalu berdasarkan aturan hukum," katanya.
Bambang mengingatkan kedua kubu Partai Golkar untuk tidak saling menuding, pihak mana yang memulai dan pihak mana yang secara tidak sadar dijadikan "kuda troya" pihak ketiga untuk menghancurkan Partai Golkar dari dalam. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Ciri-Ciri Makhluk Hidup yang Perlu Diketahui, Lengkap dengan Penjelasannya
-
Tabrakan Beruntun di Tol Dalam Kota Dekat GT Senayan, Dua Orang Luka
-
Tone Deaf Bukan Sekadar Label: Politik Punya Andil Besar dalam Hidup Kita
-
Cara Membersihkan Pori Tersumbat akibat Makeup, Ikuti 10 Tips Ini
-
BPS Jelaskan Mengapa Bisa Masuk Desil Tinggi Meski Merasa Ekonomi Pas-pasan
-
Paradoks SDA Indonesia: Ketika Kekayaan Negeri Sendiri Menjadi Barang Mewah
-
Netizen Bandingkan Dana Suvenir HUT RI dengan Penanganan Bencana, Ini Kata Menkeu
-
Buntut OTT Rektor Unsoed, Anggota DPR Desak Pemerintah Audit Nasional Jalur Mandiri PTN
-
Sengketa Lahan SDI Pembangunan Pamulang, Polisi Sebut Kedua Pihak Sepakat Mediasi
-
BNI wondrX Gratis, Hadirkan Kesempatan Ikut Lelang Rejeki wondr Setiap Hari