Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menyatakan peringatan Hari Ibu, Senin (22/12/2014), semestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Joko Widodo untuk memastikan kualitas ibu di Indonesia.
"Target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 semestinya dapat terlaksana dengan baik di pemerintahan Jokowi," kata anggota dewan dari Dapil DKI Jakarta II -Jaksel dan Luar Negeri dalam pernyataan tertulis yang diterima suara.com.
Begitu juga dengan pencapaian target penurunan angka kematian anak yang ditargetkan mengurangi 2/3 rasio kematian anak balita serta meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi 2/3 rasio kematian ibu.
"Pemerintahan Jokowi harus memastikan target MDGs pada 2015 harus tercapai dengan baik," kata Okky.
Okky menambahkan MDGs juga mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini, katanya, harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi.
Okky mengatakan gagasan pengurangan jam kerja oleh pemerintahan Jokowi untuk kaum perempuan tampak memang memihak pada kaum ibu. Namun, kata dia, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktek kesetaraan gender yang dikesankan urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu.
"Saya sarankan, jika ada niat memberi previlige kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan. Bukan mengurangi jam kerja yang justru akan menutup peluang bagi para ibu profesional menduduki posisi yang setara dengan para laki-laki di tempat kerja," katanya.
Okky menekankan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2020-2030 harus dari sekarang dipersiapkan oleh pemerintah. Salah satu cara untuk memastikan bonus demografi dengan memastikan kesehatan para ibu. Peran ibu dalam menyiapkan generasi ke depan memiliki peran yang sangat vital. Ancaman bonus demografi seperti HIV/AIDS, narkoba, dan miras harus diantisipasi serius oleh pemerintah.
Okky mengatakan amanat konstitusi dalam menjunjung hak asasi manusia dalam kenyataannya, kaum perempuan justru paling banyak menjadi korban.
Okky menyontohkan kasus yang menimpa asisten rumah tangga, tenaga kerja wanita hingga praktek kekerasan dalam rumah tangga.
"Fakta di lapangan ini harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Ritual Ganjil Suami di Kendari: Usai Injak Istri hingga Tewas, Jasad Korban Dimandikan dan Disisir
-
Gudang Limbah Membara di Cikarang, Api Sambar Pemukiman dan Truk
-
Presiden Prabowo: Cahaya Kebijaksanaan Waisak Jadi Fondasi Karakter dan Persatuan Bangsa
-
Cikeas Penuh Karangan Bunga, Para Tokoh Beri Penghormatan Terakhir untuk Ryamizard Ryacudu
-
12 Unit Damkar Berjibaku Jinakkan Kebakaran Gudang Limbah di Rawajulang
-
Remaja Pembunuh Gadis 12 Tahun di Makassar Dijerat Pasal Berlapis, Ibu Korban Desak Hukuman Mati
-
Uang Tunai Rp65 Juta Jadi Abu, Tabungan Lansia di Blora Ludes akibat Kebakaran Rumah
-
Presiden Prabowo Berduka atas Kepergian Jenderal Ryamizard Ryacudu
-
Remaja Putri Tewas Terjebak Saat Api Mengamuk di Bengkel Cikupa
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend