KPK: 2015 Masih Merupakan Tahun Politik

Suara.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa tahun 2015 masih akan menjadi tahun politik, terutama karena adanya rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun ini.

"Satu hal yang penting adalah tahun ini tetap tahun politik," ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Menurut Bambang pula, indikatornya adalah pelaksanaan pilkada serentak pada 2015 ini.

"Indikatornya pemilihan kepala daerah. Kalau sesuai rencana dan tidak berubah, akan dilangsungkan pada 2015 secara serentak. Kalau itu terjadi, maka seluruh proses penyelenggaraannya butuh kapitalisasi uang yang luar biasa dahsyat, yang bila tidak dikelola dengan benar akan ada banyak masalah di bidang tindak pidana korupsi," tambah Bambang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri hingga saat ini diketahui telah merencanakan pelaksanaan pilkada serentak untuk 204 daerah, yang hendak digelar pada 16 Desember 2015. Jumlah itu sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjadi Presiden ketika itu, yang mengatur tentang pilkada serentak pada daerah yang masa jabatan pemerintahannya habis pada 2015.

Selain itu, menurut Bambang, masih terbuka kemungkinan terjadinya pilkada tidak langsung. Hal ini menurutnya membuka kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi yang lebih besar lagi.

"Yang mengerikan kalau pilkada tidak langsung, sementara tensi antara dua koalisi itu masih terjadi. Jadi bisa mendorong potensi korupsi yang luar biasa, apalagi kalau terjadi segregasi sosial di masyarakat," ungkapnya.

"KPK harus meminamilisasi segregasi sosial (itu). Jadi kami membuat kajian, apa program pilkada di daerah, (dan) bagaimana implementasinya di daerah," tandas Bambang. [Antara]