Suara.com - Apakah Presiden Joko Widodo tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri atau membatalkannya, itu teka teki yang menarik. Soalnya, persetujuan DPR terhadap calon tunggal yang dipilih Jokowi menjadi Kapolri, sesungguhnya merupakan catur politik.
Hal itu dikatakan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, kepada suara.com, Jumat (16/1/2015).
"Mau fight atau tidak. Jokowi memang serba salah sekarang ini. Mengangkat (Budi) salah, tidak mengangkat disalahkan," kata Mubarok. "Maka, tinggal Jokowi saja, menjadi orang bodoh atau orang pintar."
Menurut Mubarok kalau Jokowi tetap mengangkat Budi menjadi Kapolri, itu merupakan keputusan yang akan sangat membawa situasi yang memberatkan bagi Jokowi.
"Kalau dia cerdik, maka tidak akan diangkat, dibiarkan saja sampai semua suara muncul, termasuk yang menolak, maka setelah itu nanti dia mengambil keputusan," kata Mubarok.
Mubarok menambahkan tidak ada salahnya Jokowi menunda pelantikan Kapolri baru, mengingat posisi Kapolri tidak akan kosong karena masih bisa dipimpin Jenderal Sutarman sampai masa bhakti Sutarman selesai.
Mubarok berharap Jokowi cerdik sehingga bisa bebas dari tekanan partai dan bisa keluar dari azas ketidakpatutan. Maksudnya, Jokowi tidak melantik orang yang sudah menjadi tersangka menjadi Kapolri.
Mubarok mengatakan blunder-nya kasus ini sama dengan kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Walaupun kemudian diturunkan lagi karena harga minyak dunia turun, tapi tidak diikuti penurunan harga sembako yang sudah keburu naik.
"Korbannya rakyat," kata Mubarok.
Mubarok mengingatkan Jokowi bahwa KPK sudah memiliki lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Budi menjadi tersangka. Artinya, itu tidak main-main dan dalam waktu dekat Budi bisa ditahan.
"Jadi, kalau belajar dari nilai kepatutan, jangan diangkat," katanya.
Ketika ditanya, siapa calon pengganti Budi menurut Partai Demokrat? Mubarok tidak mau menyebutkan nama dan menjawab secara diplomatis.
"Saya kira selesaikan dulu sampai Sutarman selesai," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK