Suara.com - Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi penundaan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI, karena dinilai bisa menyelamatkan Presiden, Kepolisian, dan KPK.
"Akhirnya Jokowi memilih mengikuti saran SBY dan Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk menunda pelantikan BG sebagai Kapolri," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Didik Mukrianto melalui pesan Blackberry di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan keputusan itu adalah sikap yang tepat untuk menyelamatkan Presiden, Kepolisian, KPK dan negara ini.
Menurut dia, pendapat Fraksi PD dalam berpolitik didasarkan kepada pemikiran yang rasional dan selalu berdiri dalam kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
"Walaupun sejak dari awal Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya Fraksi DPR yg mempunyai sikap berbeda dalam menyikapi usulan BG sbg Kapolri," ujarnya.
Didik mengatakan, sehubungan dengan keputusan Presiden tersebut, tentunya KPK harus segera melakukan proses hukum terhadap BG agar segera didapatkan kepastian hukum atas apa yg disangkakan tersebut.
Selain itu menurut dia, dengan keputusan tersebut memberikan kesempatan dan ruang yang cukup bagi Budi untuk fokus melakukan pembelaan atas sangkaan KPK terhadapnya.
"Negara Indonesia adalah negara hukum maka sudah tepat bahwa hukum menjadi panglimanya," ujarnya.
Dia menjelaskan, setiap langkah dan keputusan politik bukan hanya didasarkan kepada suatu prosedural semata.
Namun menurut Didik, "moral justice" juga menjadi ukuran yang tidak boleh ditinggalkan agar Keputusan Politik tersebut mempunyai kemanfaatan buat bangsa dan negara.
"Meneguhkan dan melanjutkan budaya ketatanegaraan yang bersih dari korupsi adalah jalan yang terbaik untuk membangun Indonesia yang adil dan beradab," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Jumat (16/1/2015) malam memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri namun Presiden tidak membatalkan penunjukan Budi sebagai kepala Polri.
Presiden Jokowi menyatakan mulai sore ini jabatan kepala Polri tidak lagi dipegang Jenderal (Pol) Sutarman dan sebagai gantinya, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti akan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala Polri. (Antara)
Berita Terkait
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?
-
Guntur Romli Skakmat Budi Arie, Jejak Digital Projo Terbongkar: Dulu Jilat, Kini Muntahin Jokowi
-
Respons Keras Jhon Sitorus atas PSI yang Ungkit Jasa Jokowi ke AHY
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta