Suara.com - Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Koki Masak) menolak upaya-upaya kriminalisasi ataupun politisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
"Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus Budi Gunawan," kata salah satu Relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Dia mengatakan, gerakan Koki Masak yang terdiri dari Relawan Salam 2 Jari, Pukat UGM, Pusako Unand, YLBHI, dan Increase Institute tersebut juga menjadi relawan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
"Kami berdiri di belakang gagasan KPK memberantas korupsi, kami berdiri di belakang lembaganya," kata dia.
Disinggung mengenai isu negatif yang beredar tentang Abraham Samad, Fadjroel mengatakan tidak mendukung secara personal komisioner KPK.
"Kami mendukung lembaganya, bukan orang-orang di dalamnya," kata dia.
Fadjroel mengatakan para relawan khawatir terhadap unsur pelemahan KPK lewat intrik politik.
"Yang kami curigai sekarang ini adalah upaya kriminalisasi KPK dengan intrik-intrik politik," ujar dia.
Sementara itu Koordinator Relawan Salam 2 Jari Abdee Negara mengapresiasi keputusan presiden untuk menunda pelantikan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
"Kami justru berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memenuhi aspirasi rakyat untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata gitaris Slank itu.
Hal serupa juga disampaikan oleh Fadjroel yang mengapresiasi Presiden Jokowi sebagai simbol Negara dan Polri sebagai penegak hukum yang telah menunda pelantikan seorang tersangka.
Sebelumnya Relawan Salam 2 Jari sempat mendatangi gedung KPK dan membacakan surat terbuka untuk Presiden Jokowi agar mencabut Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
Langkah tersebut dilakukan karena para relawan menilai komitmen presiden tentang pemberantasan korupsi telah melenceng.
Berita Terkait
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
Reformasi Setengah Hati: Peneliti Soroti Tren Remiliterisasi dari Era SBY hingga Prabowo
-
Sebut JK Idola, Pakar Komunikasi: Gibran Sudah Belajar Banyak, Tak Lagi Terpancing Kritik Pedas
-
Warisan Jokowi Buat RI Kebagian Duit Rp147 Triliun Dalam 3 Bulan
-
Jusuf Kalla di Pusaran Kasus Ijazah Jokowi, Murni Hukum atau Manuver Politik?
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April