Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak tegas terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widojojanto menuai protes. Dalam pernyataannya di Istana Bogor, kemarin, Jokowi hanya meminta agar proses penangkapan BW dilakukan secara obyektif.
Pernyataan Jokowi yang tidak tegas ini membuat Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar menilai mantan Presiden SBY lebih baik dibandingkan Jokowi.
Namun, tudingan bahwa Jokowi tidak bersikap tegas dalam kasus penangkapan BW dibantah oleh Seknas Jokowi, salah satu kelompok relawan.
Sekjen Seknas Jokowi Dono Indarto mengatakan, pernyataan Jokowi yang meminta penangkapan BW dilakukan secara obyektif merupakan langlah yang diambil sebagai bentuk upaya menghargai institusi Mabes Polri dan juga KPK.
“Saya rasa itu sebuah sikap Jokowi dalam menghargai institusi. Saya tidak setuju kalau Jokowi disebut tidak tegas. Dalam beberapa hari ke depan, saya percaya Jokowi akan mendengar suara rakyat dan mengeluarkan sebuah sikap yang tegas. Kita tunggu saja, saya sebagai relawan Jokowi masih yakin beliau tidak bisa disetir oleh siapa pun,” kata Dono melalui sambung telepon kepada suara.com, Sabtu (23/1/2015).
Kemarin, Jokowi meminta tidak terjadi gesekan antara Polri dengan KPK terkait penangkapan Bambang Widjojanto. Dalam pernyataan tersebut, Jokowi sama sekali tidak mengeluarkan kalimat yang membela KPK. Padahal, sejumlah pihak menduga keputusan Kepala Bareskrim untuk menangkap BW terkait dengan status tersangka yang dikeluarkan KPK kepada calon Kapolri Budi Gunawan.
Polisi menyebut, BW ditangkap karena memerintahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Dinihari tadi, Mabes Polri akhirnya menangguhkan penahanan Bambang Widjojanto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah