Suara.com - Pemberitaan media penyiaran terhadap perselisihan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menuai kritik dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisioner KPI Pusat Danang Sangga Buwana menegaskan, lembaga penyiaran seharusnya membuat pemberitaan yang proporsional dan tidak memihak.
"Isi siaran yang mengekspose permasalahan yang kini terjadi antara KPK dan Polri harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai televisi justru menjadi pihak yang memperkeruh ketegangan antar kedua institusi penegak hukum tersebut," ungkap Danang di Jakarta.
Lebih lanjut, imbuh Danang, pembuat program televisi, baik dialog, talkshow maupun berita sudah seharusnya melihat lebih ke jauh ke depan, soal apa dampak program mereka bagi kalangan masyarakat akar rumput. Pemberitaan bernada provokatif yang mengesankan ada satu pihak yang dikriminalisasi oleh pihak lain bisa berdampak luas.
"KPI memandang kedua institusi ini harus diselamatkan demi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Jangan sampai terjafi huru hara di kalangan masyarakat justru karena ekspose media yg tidak jernih dan cenderung memihak salah satu institusi," ujar Danang.
Selain harus menyajikan berita yang tidak berat sebelah, televisi juga harus jadi mediator perdamaian, bukan malah memperkeruh suasana.
"Bukan semata mata jernih, obyektif dan proporsional, tetapi televisi juga harus mampu menjadi juru damai dan menyebarkan nilai kebaikan ditengah nasib supremasi hukum yang kian berada diujung tanduk ini. Televisi harus membuktikan dirinya sebagai pilar demokrasi, bukan sebaliknya perusak demokrasi," tutup Danang.
Berita Terkait
-
Bermuatan Seksual, KPI Tegur Ipar Adalah Maut The Series
-
KPI Tegur MDTV karena Adegan Ciuman, Ipar Adalah Maut The Series Bakal Pindah Jam Tayang?
-
Ipar Adalah Maut The Series Suguhkan Adegan Vulgar Berjilbab di TV Nasional, KPI Diam?
-
Buntut Tayangan Xpose Uncensored, Para Santri Geruduk Kantor KPI
-
Makin Panas! Adukan Program Trans7, LBH GP Ansor Desak KPI Proses Laporan ke Mabes Polri, Mengapa?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Langit Jakarta 'Bocor', Mengapa Modifikasi Cuaca Tak Digunakan Saat Banjir Melanda?
-
Debit Air Berpotensi Naik, Ditpolairud Polda Metro Jaya Sisir Permukiman Warga di Pluit
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter