Pemantauan media yang dilakukan The Indonesian Institute menyebutkan, pemberitaan tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga bulan terakhir sebagian besar bernada positif.
"Secara umum nada pemberitaan selama tiga bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK, nada positif sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang negatif terhadap kinerja mereka," kata peneliti bidang politik TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (6/2/2015).
Dia menjelaskan nada positif "headline" surat kabar sebesar 60 persen dibandingkan dengan negatif yang sekitar 40 persen. Hal itu, menurut dia, menggambarkan pada awal terpilihnya Jokowi sebagai Presiden, memunculkan harapan tinggi dari masyarakat.
"Namun setelah pelantikan kabinet, lambat laun harapan tersebut mengalami penurunan di 100 hari masa kerjanya ini," ujarnya.
Dia menjelaskan kinerja pemerintahan paling banyak mendapatkan sorotan surat kabar adalah di bidang ekonomi dan hukum. Untuk kedua bidang tersebut, menurut dia, terdapat isu-isu yang mendapatkan penilaian positif dan kritis dari surat kabar.
"Pada pemberitaan yang bernada positif selama tiga bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK ditujukan pada isu reformasi tata kelola migas yang dilakukan Kementerian ESDM," katanya.
Anto mnjelaskan isu reformasi tata kelola migas mendapatkan nada positif sebesar 17 persen. Selanjutnya, diikuti dengan upaya pembenahan dalam industri penerbangan nasional yang dilakukan Kementerian Perhubungan, menyusul jatuhnya pesawat Air Asia.
"Isu mengenai industri penerbangan mendapatkan 13 persen nada positif," ujarnya.
Menurut dia, pemberitaan mengenai respons pemerintah menghadapi gejolak nilai tukar rupiah, kegiatan Presiden Jokowi selama mengikuti pertemuan KTT APEC dan ASEAN, serta kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan juga mendapatkan nada yang positif.
Selain itu, katanya, berdasarkan "media monitoring" terhadap "headline" surat kabar nasional selama kurun waktu 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sorotan surat kabar terbagi atas 12 isu yang menjadi "headline".
"Isu tentang kenaikan harga BBM menjadi isu yang paling menjadi sorotan dengan 16 persen," ujarnya.
Isu polemik pemilihan Kapolri, menurut Anto, menduduki urutan kedua dengan 14 persen dan isu reformasi tata kelola migas di urutan ketiga dengan 12 persen. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Gianni Infantino Dilaporkan ke IOC Buntut Kontroversi Penangguhan Kartu Merah Balogun
-
Bank Jambi Dibobol, Dana Rp144,82 Miliar Diduga Dicuci Lewat Kripto
-
Warga Jakbar Siap-siap! Aliran Air PAM Mati 6 Hari Mulai 17 Juli, Ini Daftar Wilayahnya
-
100 Hektare Hutan Mangrove di Rokan Hilir Dirusak, Disulap Jadi Lahan Perkebunan
-
Agung Nugroho Lantik Belasan Pejabat Pemkot Pekanbaru, Ini Nama-namanya
-
Punya 38.600 Pegawai, Menteri PU Bantah Mutasi Terkait Surat Dinas yang Bocor
-
5 Serum Wajah yang Cocok untuk Kulit Berminyak di Indonesia
-
Statistik Buktikan Inggris Terlalu Bergantung Kane-Bellingham, Jadi Bumerang saat Lawan Argentina?
-
'Gue Kasih Umrah Sekeluarga', Menteri PU Dody Hanggodo Jawab Isu Aisyah Zakkiyah Keponakannya
-
Politisi PDIP Dolfie Semprot Purbaya Gegara Pindahkan Dana SAL ke Bank Milik Negara