Kelamaan Gantung Nasib BG, Jokowi Ganggu Kerja DPR

Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Taufik Kurniawan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menentukan sikap terkait pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) usai melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara anggota ASEAN. Wakil DPR berharap Presiden segera menentukan apakah Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan jadi dilantik sebagai Kapolri atau tidak.

"Kami hanya membutuhkan kecepatan kepastian presiden. Kita tunggu setelah beliau sampaikan, setelah pulang kunjungan dari ASEAN," ucap Taufik usai diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2015).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, rakyat sedang menunggu kepastian Presiden Jokowi terkait konflik yang terjadi antara Kepolisian dengan KPK.

"Minggu ini rakyat menunggu jangan sampai ada keputusan mundur lagi, Minggu ini juga (harus memutuskan)," kata Taufik.

Taufik menilai, jika dalam waktu sepekan ke depan mantan Gubernur DKI itu tidak dapat memutuskan calon Kapolri, pekerjaan DPR akan terhambat dan terganggu. Ia menilai, masih banyak program yang harus diselesaikan, dibandingkan hanya mengurusi calon Kapolri.

"Kalau lambat mengurus sih banyak agenda APBNP belum putus. Pilkada serentak. Prolegnas belum diputuskan. Akan menggangu yang lain," kata dia.

"Sembako tinggi. Kemiskinan, pengangguran. BPJS cover juga tinggi. Itu kan aspek kesehatan. Cover suntikan lebih penting," pungkas Taufik.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo pada Jumat (16/1/2015) malam memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri namun Presiden tidak membatalkan penunjukan Budi sebagai kepala Polri.

Presiden Jokowi menyatakan mulai sore ini jabatan kepala Polri tidak lagi dipegang Jenderal (Pol) Sutarman dan sebagai gantinya, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti akan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala Polri.