Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Senin (9/2/2014) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan bukti-bukti mengenai dugaan Ketua KPK Abraham Samad bertemu para petinggi PDI-P dan Partai Nasdem.
"Saya datang memenuhi undangan KPK, ini undangannya jadi ini bukan surat panggilan. Ini adalah undangan untuk melakukan klaifikasi atas pernyataan yang saya berikan ketika saya diundang oleh Komisi III DPR RI pada 4 Februari lalu," kata Hasto saat tiba di gedung KPK Jakarta.
Hasto pada Rabu (4/2/2015) melakukan audiensi dengan Komisi III. Menurut Hasto, dirinya memenuhi undangan Komisi III dalam menjalankan fungsi pengawasan atas dasar beberapa hal penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK.
"Tentu saja saya datang karena ini merupakan langkah terobosan bagi KPK. saya akan berikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya ini dan percayalah saya akan berikan klarifikasi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya dengan disertai bukti-bukti," ungkap Hasto.
Hasto yakin bukti yang ia bawa akan mendorong KPK membuat Komite Etik.
"Menurut saya, yang saya bawa itu telah memenuhi suatu persyaratan untuk dibentuk Komite Etik," tambah Hasto yang akan bertemu dengan Pengawas Internal KPK.
Ia menilai bahwa tindakannya tersebut adalah upaya untuk memperkuat KPK. Saya datang, ujarnya, bukan untuk memperlemah KPK. Tapi justru untuk memperkuat KPK itu sendiri dalam tugas yang maha berat melakukan pemberantasan korupsi. Ada pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yaitu dari salah unsur pimpinan KPK.
Namun Hasto tidak menunjukkan bukti-bukti yang ia bawa.
Sebelumnya pada 22 Januari 2015 Hasto membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Abraham Samad melakukan beberapa pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasional Demokrat (Nasdem), termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014. Hasto bahkan memperagakan kedatangan Abraham dengan menggunakan masker dan topi sehingga tidak dikenali masyarakat.
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi meminta agar Hasto datang ke KPK untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut.
"Sangat elok kalau Hasto sampaikan itu kepada KPK sehingga KPK kemudian bisa meneliti, mengevaluasi informasi itu, apakah mengandung kebenaran atau tidak. Jika mengandung kebenaran maka ada langkah-langkah yaitu bentuk Komite Etik," ungkap Johan pada 5 Februari lalu.
Selain itu, Abraham Samad juga dilaporkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide karena dinilai melanggar pasal 36 dan pasal 64 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK. Yusuf mengungkapkan artikel Rumah Kaca Abraham Samad yang ditulis Sawito Kartowibowo di laman Kompasiana pada 17 Januari 2015 itu sebagai landasan pelaporan kepada Bareskrim Polri.
Atas pelaporan tersebut, Bareskrim Polri telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik). (Antara)
Berita Terkait
-
Lampu Hijau untuk Skuad Baru Megawati: Kemenkum Sahkan DPP PDIP yang Baru
-
Prabowo Obral Amnesti, Kredibilitas Taruhannya? Aktivis: Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi!
-
Efek Domino Amnesti Hasto: Wamenaker Noel Ikut Minta Diskon Hukum, Pakar: Omongan Ngaco!
-
Hasto Ungkap Pesan Megawati Terkait Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI
-
Kembali Jabat Sekjen PDIP, Hasto Ungkap Pesan Megawati dan Spiritualitas yang Lahir di Rutan KPK
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
Terkini
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang