Suara.com - Konflik antara institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI membuat banyak kalangan antikorupsi prihatin. Pasalnya, permasalahan tersebut membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terhambat.
Agar konflik tidak berlangsung terlalu lama dan semakin merugikan KPK sebagai lembaga yang sejauh ini dapat dipercaya untuk memberantas korupsi, kelompok perempuan yang tergabung dalam Gebrakan Perempuan Indonesia Antikorupsi berkumpul dan mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas, Selasa (10/2/2015).
Kelompok perempuan antikorupsi tersebut pun menulis surat yang ditujukan kepada Jokowi dengan judul Surat untuk Presiden: Jokowi, Bertindak dan Berantaslah Korupsi.
Berikut ini adalah isi surat kepada Jokowi:
Korupsi tidak saja membunuh hak generasi masa depan untuk kehidupan yang lebih baik tetapi sekaligus menjadikan kita sebagai bangsa yang menerima perilaku korupsi sebagai kewajaran. Cengkraman yang menggurita oleh elite politik dalam berbagai cara dan bentuknya telah menempatkan Indonesia berada diurutan teratas sebagai negara terkorup.
Institusi penegak hukum "dilumpuhkan" dalam melakukan pemberantasan korupsi - dan bahkan mereka dikuasai oleh pelaku korupsi itu sendiri. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi yang dipercaya publik dalam melakukan pemberatan korupsi-pun dipaksa "sekarat" oleh sebagian elite politik yang tidak rela zona nyaman kongkalikong dan politik transaksionalnya terganggu.
Rakyat tahu bahwa korupsi adalah virus paling membahayakan di republik ini. Maka ketika upaya pemberantasan korupsi menemukan penghadangnya yang justru datang dari penguasa maka gelombang perlawanan rakyat terjadi.
Mensikapi situasi genting korupsi ini dan upaya "pelumpuhan" terhadap institusi penegak hukum dan pemberantasan korupsi, Kami Perempuan Indonesia AntiKorupsi menggebrak! Kami katakan CUKUP!
1. CUKUP KPK dilemahkan
2. CUKUP pembusukan institusi hukum
3. CUKUP koruptor kebal hukum
4. CUKUP angkat pejabat korup
5. CUKUP kongkalikong dan transaksi politik kotor
6. CUKUP "rekening gendut"
7. CUKUP foya-foya dengan uang rakyat
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Indonesia di Ambang Amarah: Belajar dari Ledakan di Nepal, Rocky Gerung dan Bivitri Beri Peringatan!
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri