Suara.com - Kucuran dana desa sebesar Rp 20 triliun dinilai sangat berpotensi dikorupsi. Sehingga program Presiden Joko Widodo ini diprediksi akan gagal.
Dana desa itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) 2015. Pengamat Ekonomi, Didik J Rachbini beralasan pemberian dana itu kebijakan yang salah.
"Kebijakan ini saya pastikan gagal," ujar Didik dalam diskusi 'Perspektif Indonesia' Radio Smart FM di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).
Ia menilai kegagalan kebijakan itu lantaran pembuatan kebijakannya tidak memenuhi kaidah formulasi pembuatan Undang-Undang yang benar. Terlebih menurutnya belum ada peta penerimaan dana yang jelas.
"Seharusnya kan ada feasibility studies-nya, melakukan pemetaan. Ini formulasinya tidak ada. Tiba-tiba dana dari langit turun," kata Didik.
Tak hanya itu, Didik mengungkapkan pemerintah terlalu dini mengeluarkan dana sebesar itu. Pemerintah tidak melihat sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Dia meyakini akan menimbulkan praktik korupsi.
"Tetap ada kemungkinan korupsi akan banyak karena tidak ada fungsi akuntabilitas," tutup Didik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Hantavirus Ternyata Sudah Muncul di Indonesia, 23 Kasus Terdeteksi dalam Dua Tahun Terakhir
-
NHM Peduli Perkuat Infrastruktur Air Bersih di Desa Tiowor, Kao Teluk
-
Ketua Ombudsman RI Terancam Dipecat Tidak Hormat, Majelis Etik Buka Suara soal Kasus Hery Susanto
-
Perkuat Komitmen Stabilitas, Prabowo Ajak ASEAN Utamakan Dialog Hadapi Persoalan Kawasan
-
PERADI Profesional Dikukuhkan, Bawa Standar Baru Profesi Advokat
-
Tinggal di Kawasan Industri, Warga Pasirranji Justru Sulit Dapat Air Layak Konsumsi
-
Megawati Terima Utusan Presiden Korsel, Bahas Perdamaian Semenanjung Korea?
-
Mantan Ketua KPPU Soroti Denda Rp 755 Miliar untuk Pinjol, Sebut Ada Kekeliruan Fundamental
-
Suasana Hangat Warnai Kunjungan Rajiv ke SLB Lembang, Bantuan PIP hingga Kursi Roda Disalurkan
-
Modus Pijat dan Doktrin Patuh Guru, Cara Keji Kiai Ashari Berkali-kali Cabuli Santriwati