Suara.com - Kucuran dana desa sebesar Rp 20 triliun dinilai sangat berpotensi dikorupsi. Sehingga program Presiden Joko Widodo ini diprediksi akan gagal.
Dana desa itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) 2015. Pengamat Ekonomi, Didik J Rachbini beralasan pemberian dana itu kebijakan yang salah.
"Kebijakan ini saya pastikan gagal," ujar Didik dalam diskusi 'Perspektif Indonesia' Radio Smart FM di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).
Ia menilai kegagalan kebijakan itu lantaran pembuatan kebijakannya tidak memenuhi kaidah formulasi pembuatan Undang-Undang yang benar. Terlebih menurutnya belum ada peta penerimaan dana yang jelas.
"Seharusnya kan ada feasibility studies-nya, melakukan pemetaan. Ini formulasinya tidak ada. Tiba-tiba dana dari langit turun," kata Didik.
Tak hanya itu, Didik mengungkapkan pemerintah terlalu dini mengeluarkan dana sebesar itu. Pemerintah tidak melihat sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Dia meyakini akan menimbulkan praktik korupsi.
"Tetap ada kemungkinan korupsi akan banyak karena tidak ada fungsi akuntabilitas," tutup Didik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing