Ini Jawaban Mabes Polri Atas Rekomendasi Ombudsman Soal BW

Suara.com - Surat rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang ditujukan kepada Wakapolri yang sekarang menjadi pelaksana tugas Kapolri Komjen Badrodin Haiti sudah diterima. Rekomendasi ini untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran hukum dalam proses penangkapan dan pemeriksaan Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim.

"Surat sudah diterima. Wakapolri sudah memerintahkan‎ Kadiv Propam Polri untuk menjawab rekomendasi dari Ombudsman tersebut," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie melalui pesan singkat, Rabu (25/2/2015).

‎Ronny mengatakan sebelum mendapat surat rekomendasi Ombudsman, Propam Polri telah menyelidiki prosedur hukum dalam penangkapan dan penetapan Bambang menjadi tersangka oleh petugas Bareskrim.

"Saat ini sedang dibuat surat untuk menjawab surat dari Ombudsman atas pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi Ombudsman," katanya.

Dia menambahkan Polsi sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM dan sudah mengirimkan surat jawaban ke Komnas HAM.

"Sikap proaktif ini berkaitan dengan upaya Mabes Polri untuk meredam opini negatif yang sengaja dibangun oleh pihak tersangka untuk menghalangi proses penyidikan Bareskrim Polri," katanya.

Sebelumnya, lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia menemukan dua maladministrasi dalam proses penangkapan dan pemeriksaan wakil ketua non aktif KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim.

"Klasifikasi maladministrasi yang pertama adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan, pengabaian kewajiban hukum, kelalaian dan penyimpangan prosedur," kata Komisioner Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Ombudsman Budi Santoso di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Budi mengatakan pelaku administrasi tersebut adalah atasan penyidik dan penyidik Bareskrim Polri yang menangani Laporan Polsi Nomor LP/67/I/2015/Bareskrim pada 19 Januari.

Dari maladministrasi itu, ia memaparkan terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran itu adalah tidak melakukan pemanggilan terlebih dulu sebelum melakukan penangkapan terhadap pelapor sehingga melanggar Pasal 36 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

"Penangkapan merupakan upaya paksa dalam rangka proses penyidikan terhadap seorang tersangka sehingga penyidik sebelum menangkap harus mempertimbangkan pemanggilan dua kali berturut-turut," kata dia.

Pelanggaran lain adalah terjadi kesalahan penulisan identitas pelapor di dalam surat penangkapan dan tidak diuraikan secara rinci ayat yang menunjukkan peran dan kualifikasi tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pelanggaran selanjutnya, ujar dia, Bareskrim menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah tanpa mengajukan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga melanggar Pasal 33 ayat (1) KUHAP dan Pasal 57 ayat (1) Perkap No 14 Tahun 2012.

Bareskrim juga melanggar Pasal 1 dan 2 angka 5 KUHAP serta Pasal 4 dan Pasal 15 Perkap No 14 Tahun 2012 dengan melakukan penyidikan tanpa penyelidikan.

Penyidik Bareskrim, kata dia, juga tidak menunjukkan identitas sebagai anggota Polri pada saat menangkap dan tidak memberikan berita acara pemeriksaan saat pemeriksaan kedua pada 3 Februari 2015.