Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah menyatakan bahwa dana siluman pembelian alat uninterruptible power supply (UPS ) atau alat penyimpan daya sementara di dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah tahun 2015, tidak hanya muncul di pos Dinas Pendidikan, melainkan juga muncul untuk sejumlah kecamatan yang nilainya Rp4.220.000.000 tiap kecamatan.
Cengkareng merupakan salah satu kecamatan yang diusulkan mendapatkan anggaran itu. Ketika ditemui suara.com, Selasa (3/3/2015), Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim membantah pernah mengusulkannya. Jangankan mengusulkan, kata dia, diajak mengkaji pengadaan barang tersebut saja belum pernah.
"Itu perlu kajian dan kita belum diajak mengkajinya. Apakah itu realistis atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi, kalau itu kajian dari pimpinan, dan diketok kita siap nerima. Tapi pada intinya kita tidak pernah mengusulkan itu," kata Ali.
Ali menerangkan pagu anggaran untuk Kecamatan Cengkareng sekitar Rp7 miliar. Bila Rp4,2 miliar hanya dianggarkan untuk pengadaan UPS, tentu saja alokasi untuk pos lainnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat tinggal sedikit.
"Pagu Anggaran Cengkareng cuma Rp7 miliar koma, jadi kalau buat UPS yang harganya Rp4,2 miliar, ya habis dong. Nggak ada kegiatan buat masyarakat," tuturnya.
Ali mengatakan ketimbang untuk beli UPS, dana miliaran itu sebaiknya dialokasikan ke sektor lain, seperti pembangunan dan perbaikan saluran air, taman, dan jalan.
"Kalau melihat kebutuhan masyarakat, masyarakat kan butuhnya sarana di kewilayahan, kaya saluran air, taman, dan jalan. Kalau UPS ini kan kelengkapan kantor bukan untuk masyarakat. Jadi pengadaan ini, masyarakat pasti nanya buat apa," tuturnya.
Kantor Kecamatan Cengkareng untuk saat ini belum membutuhkan alat UPS, mengingat gangguan listrik yang selama ini terkadang terjadi sudah bisa ditanggulangi dengan genset.
Menurut Ali alat UPS yang dianggarkan di APBD 2015 itu terlau mahal harganya kalau hanya untuk kebutuhan penyimpan daya sementara. Ali membandingkan harga genset yang ada di kantornya sekarang hanya senilai puluhan juta rupiah.
"Kita memang ada genset, karena memang sering mati listrik walaupun jarang. Genset ini pengadaannya dulu waktu saya belum di sini, genset ini paling harganya puluhan juta," ujar Ali.
Seperti diketahui, saat ini ramai diberitakan adanya dana siluman di APBD 2015 versi DPRD sebesar Rp12,1 triliun. Dana ini ditemukan Ahok setelah mencocokkan APBD pemerintah dengan yang sudah disahkan DPRD.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum