Suara.com - Wacana dana bantuan pemerintah untuk partai politik sebesar satu triliun Rupiah langsung ditolak oleh LSM anti korupsi Indonesia Budget Centre (IBC).
Peneliti IBC Roy Salam menegaskan kalau wacana itu mengada-ada dan hanya bakal memberatkan APBN. Menurutnya, dampak kebijakan dana bantuan buat parpol akan berdampak pada program pemerintah untuk layanan masyarakat.
“Sekarang ada 10 partai di DPR, berarti ada 10 triliun. Jelas ini akan mengurangi belanja untuk kepentingan rakyat,” ujar Roy yang dihubungi melalui sambungan telepon oleh suara.com, Selasa (10/3/2015).
Belum lagi, masih kata Roy, nantinya bakal ada partai di luar parlemen yang iri dan meminta dana bantuan yang sama,.
“Walaupun akhirnya ada diskriminasu, tapi mereka akan meminta juga karena sama-sama mengklaim punya massa,” serunya.
Dia menilai wacana penambahan dana bantuan untuk parpol ini keterlaluan meski diatur dalam Undang Undang.
Roy juga menuding alasan soal pengurus partai yang korupsi karena kekurangan dana juga termasuk sebagai alasan yang dibuat-buat.
“Nantinya isu korupsi malah digiring untuk meminta dana bantuan partai semakin dibesarkan, loginya ngga kena,” sindir Roy.
Usul penambahan dana bantuan parpol ini justru muncul dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang langsung ditangapi antusias oleh politisi, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Belakangan usul Mendagri ini malah diralat oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
Terkini
-
Prabowo Akhiri Kunjungan Kenegaraan di Prancis, Bertolak Kembali ke Jakarta
-
Mangkir dari Pemeriksaan Gas 'Whip Pink', Influencer ZNM dan Dua Saksi Lain Dijemput Paksa Polisi
-
Dulu Diminta Balik ke Barak, Ray Rangkuti Kritik TNI Kini 'Kepung' Ranah Sipil
-
Modus Pungli dan Titipan dalam SPMB 2026, dari Uang Bangku hingga Rekayasa Domisili
-
Tragedi Jip Wisata Bromo: Rem Blong di Tikungan Letter S Wonokitri, Dua Orang Tewas
-
Bahaya Gas N2O Whip Pink: Konsumen Alami Lumpuh Temporer hingga Kerusakan Saraf Tepi
-
Polisi Ungkap Kronologi dan Penyebab Sementara Ledakan PT MCCI Cilegon
-
Polemik Kurban Uang Negara: Dasar Hukum, Pandangan MUI, dan Alasan Pemerintah
-
Geger Eks Pegawai Sudin LH Jakpus Tewas Usai Diduga Lompat dari Jembatan Cawang
-
Gen Z Lebih Berani dan Tak Kenal Takut Dibanding Generasi Orde Baru